GELORA.CO - Ukraina telah menolak proposal Indonesia untuk penyelesaian damai dengan Rusia. Kyiv beralasan bahwa rencana yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu hanya akan menguntungkan Moskow. 

Penasihat utama Presiden Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, menulis di Twitter pada Sabtu, (3/6/2023) bahwa peta perdamaian Indonesia “terus terang terlihat seperti kembaran dari proposal Rusia … tentang penyerahan (Ukraina).”

Podolyak menegaskan kembali posisi Kiev bahwa “satu-satunya proposal yang realistis” adalah agar Rusia “menarik diri dari wilayah kedaulatan Ukraina.”

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga bersikeras bahwa Rusia harus menyerahkan wilayahnya yang baru digabungkan, yang menurut Kyiv diduduki secara ilegal.

“Tidak ada skenario alternatif,” katanya dalam sebuah posting di Facebook sebagaimana dilansir RT.

“Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina akan memungkinkan Rusia mendapatkan waktu, berkumpul kembali, membentengi wilayah pendudukan, dan mengumpulkan kekuatan untuk gelombang agresi baru,” tulis Nikolenko.

Berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu, Prabowo menyarankan agar pasukan Rusia dan Ukraina mundur 15 km dari posisi mereka saat ini, menciptakan zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh penjaga perdamaian PBB. Dia juga mengusulkan mengadakan referendum yang disponsori PBB untuk menentukan wilayah yang “disengketakan” di masa depan.

Moskow sejauh ini belum mengomentari proposal tersebut. Pejabat Rusia menekankan di masa lalu bahwa, untuk mencapai perdamaian abadi, Ukraina harus membatalkan tawarannya untuk bergabung dengan NATO demi netralitas dan mengakui akuisisi teritorial Rusia baru-baru ini.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Jumat, (2/6/2023) bahwa "tidak ada dasar" negosiasi yang berarti saat ini karena Kyiv dan Barat "tidak memiliki kemauan politik untuk mempertimbangkan tujuan dan kepentingan negara kita."

Awal tahun ini, China mempresentasikan peta jalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina versinya sendiri, yang juga segera ditolak oleh Kyiv.

Pejabat Barat berpendapat bahwa Ukraina harus bernegosiasi dengan Rusia dengan caranya sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pada Jumat bahwa gencatan senjata yang dengan cara apa pun akan menguntungkan Moskow tidak akan menghasilkan "perdamaian yang adil dan abadi."

Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), serta dua bekas wilayah Ukraina lainnya – wilayah Kherson dan Zaporozhye – menjadi bagian dari Rusia setelah mengadakan referendum mengenai masalah tersebut pada September 2022. Krimea melakukan hal yang sama pada 2014, tidak lama setelah itu kudeta yang didukung Barat di Kyiv.

Rusia meluncurkan operasi militernya di negara tetangga pada Februari 2022, dengan alasan perlunya melindungi rakyat Donbass dan kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan perjanjian damai Minsk 2014-2015.