ilustrasi dok

Krjogja.com - SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo melakukan persiapan kelanjutan pengerjaan pembangunan gedung pertemuan di lahan bekas kantor DPRD Sukoharjo di Jalan Veteran. Pembangunan dipastikan dikerjakan tahun 2024. Sedangkan sekarang di tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo menyelesaikan tahap uji kelayakan bangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Kamis (1/6) mengatakan, Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo melakukan persiapan kelanjutan pembangunan gedung pertemuan. Tahapan yang dikerjakan sekarang yakni uji kelayakan bangunan. Tahapan ini penting dilakukan untuk melihat kelayakan bangunan yang sudah ada sekarang.

Uji kelayakan juga dilakukan mengingat dalam proses pembangunan gedung pertemuan sebelumnya sudah berjalan namun berhenti ditengah jalan. Karena itu penting dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang sudah terbangun sekarang mengingat sudah lama mangkrak.

Tahapan uji kelayakan bangunan dilakukan DPUPR Sukoharjo dengan melibatkan tim forensik konstruksi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Tim tersebut sudah turun dan melakukan uji kelayakan di bangunan gedung pertemuan. "Penilaian dilakukan tim UNS dengan melakukan uji kelayakan bangunan gedung pertemuan terhadap material konstruksi," ujarnya.

Tim UNS saat melakukan uji kelayakan melihat secara langsung dengan pemeriksaan untuk memastikan material yang masih layak digunakan untuk kelanjutan proyek. Sedangkan material bangunan yang sudah tidak layak nantinya akan diganti.

"Hasil dari tim UNS ini nantinya akan memberikan rekomendasi material yang terpasang masih layak atau tidak. Apabila tidak layak maka akan dibongkar," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo mencatat data saat proyek gedung pertemuan berhenti, pelaksana pembangunan sudah berjalan sekitar 38,64 persen. Setelah dilakukan analisis tinggal 33 persen saja.

"Kami masih menunggu hasil uji kelayakan dulu. Setelah selesai nanti akan dilakukan review desain," lanjutnya.

Tahapan review desain dilakukan untuk mencari Rencana Anggaran Biaya (RAB) kelanjutan pembangunan gedung pertemuan. Pemkab Sukoharjo membutuhkan hal tersebut sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kelanjutan pembangunan tahun 2024 mendatang.

Pemkab Sukoharjo akan berencana melanjutkan pembangunan gedung pertemuan tahun depan mengingat sisa waktu tahun 2023 ini tidak mencukupi. Apabila dipaksakan dikhawatirkan bisa memicu munculnya masalah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, pembangunan gedung pertemuan sempat terhenti cukup lama setelah muncul kasus perdata. Penyelesaian membutuhkan waktu lama dan akhirnya dapat diselesaikan.

Pemkab Sukoharjo lega setelah berhasil menyelesaikan kasus perdata. Selanjutnya dilakukan persiapan teknis untuk melanjutkan pembangunan gedung pertemuan.

Persiapan dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo dengan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo mempersiapkan kelanjutan pembangunan gedung pertemuan. Bentuk persiapan tersebut dilakukan dengan melibatkan institusi pendidikan yang kompeten dan sesuai ketentuan dalam membantu menghitung dan menilai kondisi bangunan sekarang.

Penilaian terhadap bangunan gedung pertemuan sekarang dilakukan untuk menentukan kondisi kelayakannya. Sebab pembangunan gedung pertemuan sebelumnya sempat berjalan sebelum akhirnya berhenti karena muncul masalah perdata.

"Bangunan gedung pertemuan yang ada sekarang dalam kondisi dibangun belum selesai dan lama mangkrak dinilai dulu kelayakannya. Mana bagian yang layak dan mana yang tidak layak. Tahap selanjutnya baru akan dilakukan tindaklanjut ke tahap berikutnya," ujarnya.

Usai penilaian kelayakan bangunan nanti akan dilanjutkan dengan menyusun Detailed engineering design (DED) dan penghitungan kebutuhan anggaran. Hal ini sangat penting dan akan dilakukan di tahun 2023 ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pembangunan gedung pertemuan.

"Tahun 2023 ini Pemkab Sukoharjo mengejar pelaksanaan semua tahapan teknis dulu. Perhitungan kami kalau dipaksanakan di bangun sekarang tahun 2023 butuh waktu lama dan tidak memenuhi. Kami khawatir tidak selesai lagi hingga akhir tahun 2023 dan muncul masalah. Karena itu Pemkab Sukoharjo bersabar menunggu realisasi pembangunan di awal tahun 2024 mendatang," lanjutnya.

Pada tahun 2023 ini Pemkab Sukoharjo juga melakukan penghitungan kebutuhan waktu. Salah satunya terkait audit kontruksi yang membutuhkan waktu lama. Selain itu juga tahapan lelang.

Tahapan lelang sengaja menjadi kosentrasi Pemkab Sukoharjo karena selain membutuhkan waktu lama juga penentu keberhasilan pembangunan. Diharapkan rekanan pemenang lelang nantinya bisa melaksanakan kewajibannya melakukan pembangunan sesuai kontrak kerja.

"Kemungkinan lelang akan dilaksanakan pada November 2023 dan selesai Desember 2023 semua sudah beres. Selanjutnya pada awal Januari 2024 direncanakan pembangunan dapat dikerjakan," lanjutnya. (Mam)