Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6/2023) mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia menyerukan zona demiliterisasi dan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah yang disebutnya sebagai wilayah yang disengketakan.

Di depan para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang berkumpul di pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo mengusulkan rencana multi-poin.

Baca Juga: Unggul Perang? Putin Konfirmasi Serangan Drone ke Markas Intelijen Militer Ukraina

Ini termasuk gencatan senjata dan membangun zona demiliterisasi dengan menarik mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi maju masing-masing pihak.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan sebuah modus... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi untuk perdamaian," kata Prabowo, di acara International Institute for Strategic Studies (IISS).

Zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB. 

Ketum Partai Gerindra itu pun menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.

Usulan Indonesia ini menyusul kunjungan Presiden Joko Widodo tahun lalu ke Moskow dan Kyiv, di mana ia menawarkan diri untuk menjadi penengah di antara para pemimpin kedua negara dan menghidupkan kembali perundingan damai.

Pada saat itu, Jokowi menjabat sebagai ketua kelompok negara ekonomi utama G20.

Juru bicara kementerian luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko menolak rencana tersebut. Ia menegaskan kembali posisi Kyiv bahwa Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina.

Nikolenko mengatakan bahwa Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan setiap usulan gencatan senjata akan memungkinkannya untuk berkumpul kembali dan memperkuat diri.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya.

"Di wilayah-wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Rusia sekarang mencoba dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina," ujarnya.

Baca Juga: Akui Dapat Infomasi, Yusuf Dumdum Tegaskan Anies Gagal Maju Pilpres 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto