AKURAT.CO Denny Indrayana tak ada lelahnya mencari sensasi. Selepas klaim menerima bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diragukan kebenarannya, Wamenkumham pada periode pemerintahan Presiden SBY kembali menebar informasi dua menteri Nasdem jadi target kriminalisasi.

Denny membagikan informasi tersebut melalui cuitan akun @dennyindrayana, Sabtu (3/6/2023), pagi. Menteri yang dimaksud berinisial SYL dan SN. Namun lagi-lagi, Denny tidak melampirkan bukti memperkuat cuitannnya.

"Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader nasdem lainnya di kabinet," cuit Denny.

Menteri yang dimaksud merujuk pada Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Dia langsung menyebut kasus yang bakal menjerat Syahrul yakni kasus narkoba sedangkan Nurbaya bakal dibelit perkara korupsi.

"Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi, sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa," tutur Denny.

Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024.

Dalam cuitannya kali ini, Denny mengakhirinya dengan meminta agar Jokowi tidak cawe-cawe dan memperalat hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Denny juga menyinggung upaya penjegalan Anies Baswedan dari penyelewengan hukum/

"Saya berpendapat, cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan, untuk membubarkan koalisi lawan politik, sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah, bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran," tuturnya.

Denny diketahui berada di Australia, sejak gaduh klaim bocornya putusan MK terkait perkara uji materi UU Pemilu memantik kontroversi pada pekan lalu. Buntut cuitannya itu, Denny diketahui telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya, Denny juga membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isinya meminta Mega menghentikan isu penundaan pemilu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai sikap Mega sudah tegas menolak penundaan dan mendorong pemilu dilakukan sesuai jadwal yakni pada 14 Februari 2024. Sewaktu menerima kunjungan DPP PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan, Mega juga menyinggung kekhawatiran banyak pihak mengenai terjadinya chaos buntut pergantian sistem pemilu.

Menurut Mega kekhawatiran tersebut berlebihan. Bahkan Mega mempertanyakan maksud dari keresahan itu mengingat Indonesia sudah terbiasa melaksanakan pemilu yang kali pertama digelar pada 1955.

"Mereka sendiri yang berpikir begitu, melihat bakal ada chaos. Saya malah tanya maunya apa," kata Presiden ke-5 RI.