RILISID, Jakarta — Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menegaskan, dirinya tidak pernah menyampaikan soal pernyataan dugaan aliran dana peredaran gelap narkoba mengalir ke dana Pemilu 2024. Namun, ia tidak membantah bila ada dugaan itu.

"Jangankan untuk politik. Untuk teroris juga bisa dilakukan," kata Agus kepada wartawan, Sabtu (3/6/2023).

Namun demikian, Agus menyampaikan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas informasi tersebut. Dia juga membantah pihaknya telah mendapati adanya peta aliran dana gelap peredaran narkotika ke sejumlah partai politik.

"Saya tidak pernah menyampaikan bahwa aliran dana narkoba ke partai politik. Artinya kita petakan untuk semua hal jangan sampai narkotika digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang membahayakan keselamatan negara apalagi sampai menimbulkan kontroversi," kata Agus.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika.

Ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan bahwa indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.

"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," kata Kombes Pol. Jayadi. (*)