Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, Jumat (2/6/2023). ANTARA/HO-Humas Kementerian PAN-RB

Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah menghadirkan layanan publik dalam bentuk digital yang terintegrasi.

"Pemda jangan berlomba bikin aplikasi, tapi harus melakukan interoperabilitas (menghadirkan layanan digital dari dua atau lebih sistem ataupun komponen yang terintegrasi atau dapat saling berbagi pemakaian data dan informasi)," kata Anas dalam acara Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, Jumat, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Anas mencontohkan Inggris sebagai negara yang berhasil menghadirkan digitalisasi dalam pelayanan publik secara masif dan terintegrasi.

"Misalnya, Inggris. Negara itu menyederhanakan ribuan aplikasi menjadi 75 aplikasi layanan saja. Di Estonia, identitas digital warga telah terkoneksi ke berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Demikian pula di Singapura," ujarnya.

Di Indonesia, lanjutnya, Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian besar terkait digitalisasi layanan publik yang terintegrasi. Hal tersebut terbukti dari langkah Presiden Jokowi yang telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Desember 2022.

Dalam peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB menjadi salah satu koordinator pembangunan arsitektur SPBE.

"Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE menjadi jalan pembuka untuk memperkuat integrasi pelayanan publik. Saat ini hal tersebut sedang dikebut melalui inisiatif strategis yang dijalankan secara paralel oleh tiga kementerian koordinator dengan berbagai kementerian di bawahnya," jelas Anas.

Dalam kesempatan sama, Anas menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas.

Sembilan layanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga program Satu Data Indonesia.

Dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan, tambah Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura.

"Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan menjadi pelajaran bagi kita," ujarnya.

Berikutnya, Anas meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat digitalisasi dalam menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat setempat.

"Bali sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia, saya yakin bisa terus memperkuat layanan digitalnya," imbuhnya.