Suara.com - Sosok Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga Ketua Barikade 98 Benny Rhamdani tengah ramai disorot. Ini setelah viral potongan video dirinya meminta izin bertempur ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga menyulut kontroversi.

Atas video itu, Benny Rhamdani memberikan penjelasan secara utuh. Ia mengklaim banyak masyarakat marah atas sikap suatu kelompok yang menyerang pemerintah dengan fitnah hingga penghinaan bahkan berbau SARA terhadap simbol negara.

Hal itu ia katakan dalam acara 'Catatan Demokrasi' sebagaimana dikutip dari kanal YouTube, tvOneNews, Rabu (30/11/2022).

Dalam kesempatan itu, selain Benny Rhamdani sejumlah tokoh diundang, seperti pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Muhammad Said Didu, Ketua Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Bung Noel serta beberapa tokoh lainnya.

Baca Juga: Indepth News: Politik Hari Ini NasDem Bermuka Dua vs PDI Perjuangan Kacang Lupa Kulit dan "Chaos Politik" ala Demokrat

Mulanya, Benny Rhamdani memberikan penjelasan terkait video dirinya minta tempur ke Jokowi. Kata dia, jika hanya melihat atau bermodal pengetahuan potongan video pasti keliru dan sesat dalam memberikan pendapat.

"Apalagi yang kedua tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Dan ketiga ada pihak yang karena motif politik, ingin mempolitisasi video tersebut dan bahkan memutarbalikan substansi," ujar Benny.

Benny mengatakan, pertemuan tersebut bukan pertemuan tertutup, tidak ada rahasia, dan itu merupakan pembicaraan yang biasa-biasa saja.

Di mana menurut dia, Pak Jokowi dalam tiap kesempatan dengan relawan selalu memberikan kesempatan, untuk setiap relawan bicara. Pertama terkait masalah-masalah kondisi kebangsaan, keIndonesiaan, kedua bahkan kritik terhadap pemerintah, apa yang kurang, apa yang belum dikerjakan negara. Termasuk soal berbagai dimensi hukum, ekonomi, sosial, bahkan honorer.

"Saya kebetulan diberi kesempatan berbicara dimensi kebangsaan, saya katakan Pak Presiden, situasi bangsa ini setelah Pilpres 2019 publik rakyat mayoritas tidak hanya pendukung bapak, tapi pendukung Prabowo Sandi menginginkan rekonsiliasi nasional, ketika Prabowo Sandi menyerahkan dirinya menjadi pembantu presiden, itu sebuah sikap negarawan yang harus kita hormati, semangatnya rekonsiliasi nasional," tuturnya.

Baca Juga: Mahfud MD Malah Beri Saran Begini ke Anies Biar Tak Ada Isu Penjegalan Capres

"... Pendukung selama ini yang mengaku pendukung militan Prabowo yang masih melakukan serangan terhadap pemerintah, bahkan melalui cara-cara yang menodai demokrasi, menabrak hukum, bahkan semua sumpah serapah, caci maki, penyebaran kebencian, hoaks, kebohongan, bahkan adu domba antar suku dan agama, ekspresi intoleransi, kasus Cianjur terakhir itu menyakitkan dan melukai rasa kebangsaan kita loh," sambungnya.