INDOZONE.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberi dukungan atas upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan restrukturisasi terhadap Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya, hal tersebut sudah tepat untuk menanggulangi TPPO.

"Upaya Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO sangatlah tepat. Diperlukan langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi masalah TPPO," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Dia menjelaskan, negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya dari TPPO. Apalagi, mengutip data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bamsoet menyebut ada 1.900 jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO.

Baca Juga: Keras! Kapolri Bakal Sikat Siapapun Pelaku yang Terlibat Perdagangan Orang

"Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO. Tindak tegas semua pelakunya tanpa terkecuali," kata dia.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat selama tahun 2017 hingga 2022, terjadi 2.605 kasus TPPO di Indonesia.
 
Dari jumlah tersebut, persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak, yakni sebesar 50,97 persen. Sementara itu, perempuan sebanyak 46,14 persen dan laki-laki sebesar 2,89 persen.

Berdasarkan lokasi kejadian, kasus TPPO terbanyak berada di daerah perbatasan dengan jumlah 85 persen. Lokasi kejadian misalnya di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Baca Juga: 2 Tersangka TPPO Ditahan Polres Cianjur, Korban Diimingi Gaji Tinggi Kerja di Luar Negeri

"Hal ini terjadi karena di daerah perbatasan sangat rentan menjadi tempat penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural," kata Bamsoet.

Bamsoet juga menyebut maraknya TPPO terjadi karena masyarakat di daerah belum dibekali pengetahuan tentang modus mafia TPPO. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam memberikan edukasi terhadpa kelompok rentan.

Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah pusat dan daerah, serta instansi lain yang terkait, untuk mengidentifikasi daerah di Indonesia yang rawan menjadi korban TPPO.

"Di daerah rawan itu dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon PMI, selain mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO pada daerah rawan TPPO tersebut," ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya: