Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan utang pemerintah dari tahun ke tahun selalu menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Beberapa pihak berpandangan, bahwa jumlah utang Pemerintah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan Pemerintah untuk membayarnya.

Sebagai informasi, Pemerintahan Joko Widodo tercatat sebagai rezim paling doyan utang dengan capaian nominal utang publik atau pemerintah pusat jumbo mencapai Rp 7.879 Triliun per Maret 2023. Jumlah ini naik 3,2 kali lipat dari awal memerintah pada 2014.

Terkait hal ini, Juru Bicara sekaligus Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo pun buka suara. Menurutnya, utang pemerintah Indonesia jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam Undang-undang sebesar 60%.

-

-

"Kita punya fiskal rules itu kan kesepakatan global meskipun tidak mengikat tapi dijadikan patokan. Rasio utang terhadap PDB itu 60% dan itu kita adopsi UU keuangan negara dan UU 17 tahun 2003 dan terus kita ikuti," kata Yustinus dalam program Your Money Your Vote, Rabu (31/05/2023).

Anak buah Sri Mulyani tersebut mengungkapkan berdasarkan data dari publikasi APBN, saat ini rasio utang berada pada 39,17% sebelum itu masih di 30% lalu naik sampai 40,7% dan sekarang turun ke 39,17%. Angka ini dinilai aman karena rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah batasan yang disepakati.

"Lalu, Debt Service Ratio (DSR) itu dari 47% turun ke 28% dari puncak Covid ke yang sekarang ini lalu porsi pembayaran bunga utang terhadap pendapatan itu juga sudah turun dari 19% ke 13,9%," paparnya.

"Lalu rasio utang, kita kita tahu tadi sudah turun tajam. Artinya pertumbuhan pendapatan negara sekarang relatif membaik jadi kita ingin meletakkan dasar bagi baik bagi pemerintahan berikutnya," tambahnya.

[-]

-

Utang RI Tembus Rp 7.734 T di Akhir2022, Porsi Asing Secuil
(fsd/fsd)