Merdeka.com - Ratusan siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 7 Sentani serta murid SD Inpres Melamhili Sentani tidak jadi mengikuti ujian kenaikan kelas. Setelah dua bangunan gedung sekolah itu dipalang oleh pemilik hak ulayat sejak Senin (29/5) lalu.

Sehingga para siswa dan guru-guru yang datang ke sekolah pada Selasa (30/5) pagi, dikejutkan dengan pintu kantor sekolah dan sejumlah ruang kelas juga sudah terpasang palang kayu di depan pintu masuk.

"Saya rasa (pemalangan) ini sangat menghambat, saya tegaskan sekali lagi ini sangat menghambat. Pada saat anak-anak kita mau ujian baru dipalang sekolahnya, itu sangat menghambat. Pemalangan (gedung sekolah) ini tentu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua, termasuk saya sebagai penjabat kepala daerah," kata Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo.

2 dari 3 halaman

Terkait persoalan tersebut, Bupati ingin agar semua komponen bisa lebih kompromi dan bersama-sama untuk mengubah cara berpikir masyarakat guna tidak melakukan aksi pemalangan terhadap fasilitas pendidikan di Kabupaten Jayapura, Papua.

"Jadi kalau tidak ada kompromi, saya pun tidak ada kompromi dan saya tegas terhadap hal itu," ungkap Bupati.

Sehingga, kita harus bisa lihat masing-masing punya posisi keberadaan aset yang berbeda-beda dan sangat bervariasi.

3 dari 3 halaman

"Sekali lagi, kami sangat mengharapkan adanya niat baik untuk berbicara secara baik kepada pihak pemerintah. Harusnya ada kompromilah dan tidak ada yang main-main palang begitu, apalagi sekolah. Jadi, saya tidak bisa di adu-adu seperti cara itu. Jika tidak ada kompromi, saya pun tidak ada kompromi, ya harus ditindak oleh aparat kepolisian yang melakukan pemalangan," tegasnya.

Ia meminta kepada pihak keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap fasilitas pendidikan yang dipalang.

"Silakan pihak keamanan, saya minta untuk ambil tindakan. Karena ini fasilitas sekolah yang digunakan oleh anak-anak kita menempuh pendidikan atau belajar," tegas Bupati Jayapura itu.

Untuk menyikapi persoalan ini, Triwarno menyebutkan, pihaknya tidak akan kompromi terhadap aksi-aksi pemalangan sekolah tersebut.

"Jadi kalau tidak ada kompromi, saya juga tidak ada kompromi dan saya tegas soal itu," ungkap Pj Bupati Jayapura itu.

Sementara itu, kepolisian setempat melalui Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, lewat Kabag Ops Kompol Erol Sudrajat, bergerak cepat membuka palang di dua gedung sekolah, yakni Sekolah SMP Negeri 7 dan SD Inpres Negeri Melam Hili Sentani Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/5) Sore.

Kabag Ops Polres Jayapura memimpin langsung pembukaan palang tersebut, bersama puluhan personel Polres membuka kayu palang SMP Negeri 7 dan SD Inpres Negeri Melam Hili, setelah sebelumnya dipalang Suku Kallem serta beberapa masyarakatnya sehubungan dengan adanya surat somasi dari suku Felle sejak Senin 29/05, sehingga membuat aktivitas belajar mengajar terhenti di sekolah tersebut.

"Kasus pemalangan tersebut tidak dibenarkan apalagi terjadi di sekolah "sesuai dengan laporan Polisi yang kami terima pemalangan sekolah SMP Negeri 7 dan SD Inpres Negeri Melam Hili kami buka, tidak dibenarkan pemalangan karena dapat mengganggu aktivitas belajar anak-anak kita," kata Kabag Ops Kompol Erol Sudrajat.

Lebih lanjut Kabag Ops menegaskan jika dari kedua belah pihak ingin menuntut hak mereka dipersilahkan namun tidak mengorbankan kegiatan belajar mengajar "silakan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak dilarang, semuanya ada ranahnya masing-masing, kami hanya menjalankan tugas yang diatur oleh undang-undang, agar anak - anak dapat beraktifitas yang notabene sekolah merupakan tempat umum milik bersama," tegasnya.