POJOKSATU.id, JAKARTA— Komunikolog politik dan hukum, Tamil Selvan, menilai Presiden Jokowi bukan seorang negarawan meski mengklaim cawe-cawe politik yang dilakukannya demi bangsa dan negara.

Menurut Tamil Selvan, pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe Pilpres 2024 menunjukkan bahwa Jokowi tidak mencerminkan seorang negarawan.

Tapi sebaliknya, memperlihatkan Jokowi sebagai politisi yang menghalalkan segala cara demi melancarkan aksi-aksi politik praktisnya.

Tamil Selvan mengatakan, pernyataan Jokowi yang akan melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara merupakan sikap paranoid politik yang seolah-olah Jokowi merasa hanya dirinya yang peduli terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.

“Atau mungkin Jokowi berpikir bahwasanya hanya dengan adanya Jokowi, dan tangan Jokowi lah Indonesia ini akan berlangsung ke depan,” ujar Tamil, Rabu (31/5).

Bahkan, Tamil curiga, Jokowi berpikir bahwa jika bukan orang yang dipilihnya menjadi presiden, maka Indonesia bisa tenggelam di dasar samudera.

Sehingga, Jokowi menggiring opini bahwa tokoh-tokoh yang lain merupakan tokoh yang buruk. Kecuali Jokowi dan kelompoknya.

“Ini pure Jokowi menunjukkan dirinya sebagai politisi yang menghalalkan segala cara untuk melancarkan aksi-aksi politik praktisnya,” kata Tamil.

Sementara itu, pernyataan politik Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (Pilpres) demi kepentingan negara sah saja sepanjang bukan intervensi politis.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa dalam menentukan siapa Capres yang diinginkan bahkan mungkin berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi jelas masuk kategori tindakan tidak etis.

Kata Dedi, jika sampai Jokowi terkesan mengucilkan partai yang berseberangan akan merusak wibawa kepala negara.

“Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan, secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi,” kata Dedi, Rabu (31/5).

Dedi mengingatkan, cawe-cawe Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya.

Beberapa risiko yang diprediksi Dedi diantaranya: mulai dari potensi rusaknya tatakelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal.

Pendapat Dedi, jika Jokowi ingin cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, maka intervensi saja MK agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi, atau intervensi UU KPK agar tidak menjadi alat kekuasaan.

“Atau intervensilah KPU dan Menkeu agar semua proses Pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu. Di luar itu, jelas hanya untuk ambisi politik pribadi,” jelas Dedi.

Selain itu, cawe-cawe Jokowi tentu akan meningkatkan apatisme publik. Masyarakat akan sulit percaya pada Jokowi, tapi pada pemerintahan secara umum akan dianggap sebagai pihak yang hanya haus kekuasaan.

“Jokowi sudah waktunya mengakhiri intervensi politik praktis ini,” pungkasnya. (ikror/pojoksatu)