POJOKSATU.id, TANGSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan masalah kesetaraan gender dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hubungan Internasional (Rakernis Divhubinter) Polri.

Rapat yang juga sekaligus meresmikan Pusat Misi Internasional Polri di Serpong Utara, Tangerang Selatan itu membahas sejumlah hal.

Di antaranya terkait kesetaraan gender, Sigit mendorong jumlah personel polisi wanita (polwan) dalam pasukan penjaga perdamaian dunia atau Formed Police Unit (FPU) diperbanyak.

“Tentunya ada beberapa hal yang juga terus kita upayakan untuk diangkat, bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan khususnya terkait masalah kesetaraan gender dengan menambah jumlah personel FPU ini,” ujar Sigit di Pusat Misi Internasional Polri Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/5/2023) kemarin.

Menurutnya, peran polwan di ranah internasional dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan gender.

“Sehingga kemudian jumlah personel wanita bisa terus bertambah dan ini tentunya menjadi progres kita, karena kita memang concern terhadap hal tersebut,” imbuh Sigit.

Selain itu, Sigit memerintahkan agar seluruh personel Divhubinter Polri dapat berperan aktif terkait pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang dialami warga negara Indonesia (WNI) di sejumlah negara di Asia Tenggara.

Sigit mendorong Divhubinter Polri menjalin kerja sama dengan aparat kepolisian negara-negara yang menjadi lokasi WNI diperdagangkan.

“Kemudian terkait masalah TPPO yang saat ini menjadi perhatian internasional. Saya minta juga dari Hubinter untuk kemudian bisa kerja sama dengan negara-negara counterpart (mitra),” ucap Sigit.

Dalam Instruksinya, Sigit meminta kepolisian yang bertugas di negara lain harus mengusut seluruh kelompok maupun sindikat kejahatan TPPO yang menyasar WNI. Pasalnya, dalam catatannya ada 5 dari 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri berangkat dengan cara ilegal.

“Dan tentunya hak-hak mereka harus kita lindungi. Oleh karena itu tentunya peran kepolisian yang ada di luar negeri, khususnya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi tujuan masyarakat yang bekerja dan di dalamnya ada indikasi bagian dari korban TPPO, betul-betul bisa diberikan perlindungan,” terang Sigit.

“Pada saat terjadi masalah mereka bisa segera menghubungi polisi. Dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri segera bisa mengambil langkah kerja sama baik dengan negara setempat maupun segera hubungi kita yang di Indonesia, sehingga kemudian kerja sama dengan negara setempat, dengan Kemenlu dan seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul bisa segera membantu dan menyelamatkan korban yang terkait TPPO,” papar mantan Kabareskrim Mabes Polri ini.

Selain itu, Sigit juga meninjau langsung kesiapan Divisi Hubinter Polri dalam rangka menjelang kedatangan dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sigit juga mengecek kesiapan personel perwakilan PBB akan mengecek kesiapan sarana, prasarana, dan SDM FPU.

“Kita juga meninjau kesiapan Divisi Hubinter terkait pasukan penjaga perdamaian dunia atau Formed Police Unit (FPU) yang sebentar lagi akan dikunjungi oleh perwakilan PBB, untuk mengecek secara langsung kesiapan baik dari sarana prasarana maupun kemampuan SDM yang dimiliki dan dibutuhkan dalam penugasan di misi internasional selanjutnya,” tutup Sigit.

Reporter: Fandi