KNews.id- Beberapa tokoh seperti Wishnutama Kusubandio, Andika Perkasa, dan Hary Tanoesoedibjo digadang-gadang Wakil Sekretaris Jendral Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anthony Leong sebagai pengganti Johnny Gerard Plate sebagai Menkominfo yang terjerat dugaan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Menurutnya Presiden Joko Widodo jangan salah pilih lagi kandidat yang akan mengisi Menkominfo di penghujung kepemimpinan. Presiden menurut Leong, harus memilih figur yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.

Sementara itu Dr. Agung Harsoyo, S.T, Dipl.Ing., DEA., dosen STEI Institut Teknologi Bandung (ITB) mendukung Presiden Joko Widodo untuk memilih sosok pengisi Menkominfo yang memiliki kompetensi di industri Postelsiar (pos, telekomunikasi-informatika, penyiaran) dan rekam jejak yang baik.

Sebab jabatan Menkominfo saat ini sangat vital untuk menjaga pertumbuhan industri Postelsiar, di era industri 5.0

“Dalam hal ini, dibutuhkan Menkominfo yang memiliki kemampuan mengembangkan tiga hal sekaligus, industri tumbuh, harga terjangkau bagi masyarakat, dan memberi kontribusi bagi masyarakat serta pemerintah. Sehingga nantinya sosok Menkominfo dapat terus menjaga keberlangsungan industri Postelsiar ke arah yang lebih baik lagi,” ucap Agung.

Selain memiliki kompetensi di industri Postelsiar dan rekam jejak yang baik, lanjut Agung calon Menkominfo harus dapat mendukung seluruh program transformasi digital dan mewujudkan digital dividen yang menjadi objektif Presiden Joko Widodo saat ini.

Termasuk mendukung terwujudnya program penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO). Saat ini program ASO menjadi salah satu program strategis nasional dan masuk dalam UU maupun PP.

“Saya mendengar dari media beberapa waktu yang lalu bahwa Hary Tanoesoedibjo melalui grup usahanya MNC menolak untuk melaksanakan ASO yang sudah tertuang dalam UU. Bahkan dibeberapa media masa nasional bos MNC Group ini mempertanyakan kebijakan ASO ini, hingga Pak Mahfud MD mesti turun tangan. Saya berharap kandidat pengganti Menkominfo Johnny Plate merupakan figur yang selalu mendukung dan tunduk kepada program Kerja Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam UU. Bukan sosok yang kerap mempertanyakan program Presiden Joko Widodo,” kata Agung.

Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) periode 2015-2020 mempertanyakan motif dari Hary Tanoesoedibjo yang kerap menyanggah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agung menduga bos MNC ini kerap menyanggah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo lantaran untuk memproteksi lini bisnis yang saat ini ia geluti.

Sebagai salah satu pengusaha media nasional terkemuka, bisnis MNC Group sangat beririsan dengan pengawasan yang dilakukan dan regulasi yang dibuat Kemenkominfo dalam program ASO. Selain berkaitan langsung dengan program ASO, bisnis taipan media ini juga berkaitan dengan frekuensi 2600 Mhz yang saat ini digunakan oleh MNC melalui Indovision.

Selain program ASO yang akan memanfaatkan frekuensi 700 Mhz, Kemenkominfo juga berencana akan menggunakan frekuensi 2600Mhz yang saat ini dikuasai oleh MNC sebagai frekuensi 5G.

“Potensi PNBP yang kemungkinan diperoleh pemerintah dari program ASO dan pemanfaatan frekuensi 2600Mhz ke depan ini sangat besar. Belum lagi potensi domino efek dari tumbuhnya ekonomi nasional akibat kehadiran 5G yang menggunakan frekuensi 700Mhz dan 2600Mhz. Momentum penggembangan 5G bagi perekonomian nasional tak boleh disia-siakan. Saya mengharapkan agar Presiden Joko Widodo nantinya dapat memilih sosok Menkominfo yang tak memiliki keterkaitan dengan bisnis yang diawasi oleh Kominfo. Jika wasit merangkap pemain, akan membuat industri Postelsiar di Indonesia tak akan berkembang dengan adil,”pungkas Agung. (RZ/BSN)