Jakarta, CNBC Indonesia - Kritik dari Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat Anies Baswedan kembali mendapatkan serangan balik. Kali ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang terang-terangan bilang Anies salah baca data.

"Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul," ungkap Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Meski demikian, Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini.

-

-

"Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian juga membalas kritik Anies. Dia mengatakan, yang disebut pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi merupakan salah interpretasi data BPS.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu. Itu data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu lalu (24/5/2023).

Foto: (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden RI Jokowi didampingi menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Kondisi Jalan di Provinsi Jambi. (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Hedy menjelaskan, bertambahnya jalan kabupaten terjadi karena adanya peralihan jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Yang nambah itu statusnya, bukan jalan barunya, Gak (bukan jalan baru), kan kita ada program pembangunannya. Dilihat di data program, jangan diliat dari data status," katanya.

Adapun pembangunan jalan nasional yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, ungkap Hedy, sejak tahun 2014 sudah ada pembangunan jalan kurang lebih 1.150 KM.

"Sekarang pembangunan jalan nasional sudah 1.150-an di zaman Jokowi. Dari tahun 2014. Saya tuh gak mau membandingkan lah, semua yang ngerjain kan Bina Marga," ujarnya.

"Itu (1.150 KM) yang tuntas. Kan jalan itu kita mulai ada yang statusnya sekarang masih tanah, yang sudah tuntas itu 1.150 an. Itu jalan nasional doang," imbuh dia.

Hedy mengatakan, pembangunan jalan nasional dan jalan tol di era Presiden Jokowi dilakukan secara seimbang. Artinya, tidak ada yang lebih unggul ataupun paling digenjot, baik dari pembangunan jalan berbayar maupun non berbayar.

"Gak ada (yang lebih unggul), jalan tol (dengan jalan nasional) ya seimbang lah," tutur Hedy.

Anies sebelumnya berpidato mengenai pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) vs era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Anies bilang era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

Dia kemudian menyebut, pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat.

"Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies.

[-]

-

Menteri PUPR Kirim Tim ke Turki, Buat Apa?
(wur/wur)