KNews.id- Wahyu Tri Utomo, Data Analyst Continuum Indef menyatakan sejumlah pejabat negara disorot imbas subsidi kendaraan listrik baru di Indonesia. Dua nama tersebut adalah Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan survei Indef yang menyaring masyarakat di internet beberapa waktu lalu menjelaskan 80,77 persen responden menolak subsidi pembelian kendaraan listrik pemerintah. Netizen menduga ada kepentingan pribadi dari kedua pejabat tersebut di balik bantuan ini.

Program bantuan ini meliputi pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen jadi 1 persen. Sementara bantuan pembelian motor listrik berupa subsidi langsung pemerintah sebesar Rp7 juta per unit dan ada juga insentif dengan skema potongan PPN bakal pembelian bus tanpa emisi.

Di satu sisi mayoritas masyarakat khawatir program ini hanya sebagai bancakan pejabat pemerintah yang memiliki bisnis kendaraan listrik.

Menurut dia warganet menyoroti sosok Moeldoko sebagai pendiri perusahaan Mobil Anak Bangsa (MAB), perusahaan bus listrik di Indonesia.Moeldoko juga masih menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Selain itu mereka juga menduga ada kepentingan bisnis dari Luhut yang dikaitkan dengan perusahaan motor listrik, Electrum. Pasalnya, CEO Electrum Pandu Sjahrir merupakan keponakannya.

“Ada juga yang menilai subsidi ini hanya akan jadi ‘bancakan’ pejabat yang juga pengusaha. Moeldoko sebagai KSP dan Ketua Periklindo, Luhut sebagai Menko Marves dan berkaitan dengan Electrum,” kata Wahyu dalam sebuah webinar yang disiarkan di Youtube, Senin (22/5).

Menurut Wahyu ada kekhawatiran dari masyarakat kebijakan subsidi kendaraan listrik ini memunculkan konflik kepentingan dari para pejabat yang juga bermain di industri kendaraan listrik.

“Secara tersirat ada ketakutanconflict of interestantara dia yang menjabat di pemerintahan, punya power atas kebijakan, tapi di satu sisi punya usaha yang secara kebetulan ada irisan dengan kebijakan,” jelas Wahyu.

“Ini akhirnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, jangan-jangan subsidi ini untuk ‘pengpeng’ bukan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucap Wahyu.

Riset dilakukan melalui pendekatan big data yang diambil pada media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Selama periode itu, Indef menjaring 18.921 pembicaraan mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun Twitter.

Bantahan pemerintah
Jodi Mahardi selaku Juru Bicara Luhut membantah tudingan bancakan tersebut. Menurut Jodi Luhut tidak memiliki kaitan dengan Electrum.

“Saya ingin menegaskan bahwa Pak Luhut tidak memiliki kaitan kepemilikan dengan Electrum. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang,” kata Jodi.

Adrianto Gani, Tenaga Ahli Utama KSP juga membantah soal bancakan tersebut. Lagipula, menurutnya yang diberikan pemerintah bentuknya insentif, bukan subsidi untuk mobil listrik.

Menurut Adrianto pemberian insentif itu pemerintah tidak mengeluarkan dana sama sekali. Insentif itu berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen.

“Kalau dibilang bancakan saya juga bingung, mana yang mau dibancak, karena enggak ada dana yang keluar untuk insentif mobil listrik,” kata Adrianto. (RZ/CNN)