Ia meminta MK tidak membuat gaduh dan bermain-main demi menjaga demokrasi.

“Bersuaralah kepada MK agar MK tidak buat gaduh politik. Jadi sekali lagi kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main,” pungkasnya.

Pimpinan delapan fraksi Parlemen menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Melalui konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, para ketua dan sekretaris masing-masing fraksi menyampaikan penolakannya.

Anggota Fraksi Gerindra DPR Habibirokhman bahkan mengancam bila Mahkamah Konstitusi (MK) ngotot memutuskan tertutup, maka pihaknya akan mengevaluasi anggaran MK.

"Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/5/2023).

Habiburokhman mengingatkan, DPR juga memiliki kewenangan sehingga MK tidak perlu memamerkan kekuasaan.

"Kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir menyebut para caleg pasti akan melakukan protes ke MK bila benar putusan pemilu proporsional tertutup.

"Kita minta sistemnya tetap terbuka, kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu (caleg) akan minta ganti rugi (ke MK)," kata Kahar.