30 Mei 2023 14:00 WIB

Benny mengatakan bahwa seorang presiden harus bersikap netral

Benny K Harman dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi 3 DPR bersama menkopolhukam Mahfud MD, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM dan LPSK soal kasus penembakan Brigadir Yosua, Senin (22/8). (YouTube CNN Indonesia)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Benny K Harman mempertanyakan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang boleh cawe-cawe dalam urusan politik apabila untuk kepentingan bangsa dan negara.

Benny mengatakan bahwa seorang presiden harus bersikap netral. Ia mengaku khawatir cawe-cawe dalam urusan politik akan diikuti oleh aparatur sipil negara.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral," Kata Benny di kompleks parlemen, Selasa (30/5/2023).

Akui Cawe-cawe dalam Politik, Jokowi: Untuk Kepentingan Nasional, Masa Tidak Boleh?

Ia mengaku tidak mempermasalahkan apabila presiden memiliki preferensi politik terhadap capres tertentu. Namun, ia mengingatkan agar tidak menggunakan alat negara untuk memberikan dukungan terhadap capres pilihannya.

"Jadi tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," bebernya.

Akui Sering Undang Demokrat dan PKS ke Istana, Jokowi: Tapi Maunya Malam