Abadikini.com, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Selasa (30/5/2023) waktu setempat mendapat penangguhan penahanan dengan jaminan atas tuduhan baru bersekongkol dalam aksi kekerasan terhadap militer yang dilakukan para pendukungnya, kata pengacaranya.

Aksi kekerasan tersebut pecah setelah Khan ditangkap dan ditahan pada 9 Mei atas kasus korupsi.

Khan, yang mengatakan tuduhan korupsi itu dibuat-buat, terlibat dalam konfrontasi dengan militer yang telah memerintah Pakistan secara langsung atau mengawasi pemerintah sipil sepanjang sejarah negara itu.

Penangkapannya pada 9 Mei memicu aksi protes yang meluas oleh pendukungnya yang mengobrak-abrik berbagai fasilitas militer, menimbulkan kekhawatiran baru mengenai stabilitas di negara yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Khan, yang saat ini berusia 70 tahun, kemudian dibebaskan atas perintah pengadilan.

Pengacaranya, Intezar Hussain Punjotha, mengatakan pengadilan anti teroris mengonfirmasi penangguhan penahanan dengan jaminan untuk tuduhan baru yang dilayangkan kepada Khan setelah dia datang ke pengadilan itu dan menyerahkan surat jaminan.

Khan telah membantah tuduhan itu dan mengatakan dia sedang berada dalam tahanan saat kekerasan tersebut terjadi.

Penangguhan penahanan sampai 2 Juni atas tuduhan baru itu berarti dia tidak akan ditahan atas tuduhan itu.

Imran Khan menjadi perdana menteri pada tahun 2018 dengan dukungan diam-diam oleh militer. Kedua belah pihak membantah hal itu.

Namun, Khan kemudian berselisih dengan para jenderal dan digulingkan sebagai perdana menteri melalui mosi tidak percaya pada tahun 2022.

Sejak itu, Khan berkampanye untuk mendorong diadakannya pemilu lebih awal dan mengumpulkan pendukungnya. Meski demikian, perdana menteri yang menggantikannya, Shahbaz Sharif, menolak pemilu tersebut diadakan sebelum jadwalnya pada akhir tahun ini.

Kerusuhan itu telah memperparah krisis ekonomi Pakistan dengan inflasi mencapai rekor tertinggi di negara itu, pertumbuhan ekonomi yang lesu, dan adanya kekhawatiran bahwa negara itu berpotensi gagal bayar utang luar negeri kecuali Dana Moneter Internasional (IMF) membuka pencairan dana yang tertunda.

Puluhan pendukung Khan telah diserahkan ke otoritas Angkatan Darat untuk menjalani persidangan di pengadilan militer.

Tim penyelidik yang menyelidiki aksi kekerasan 9 Mei telah memanggil Khan pada Selasa untuk diinterogasi tetapi Punjotha mengatakan anggota tim hukumnya yang akan pergi memenuhi panggilan tersebut.

Khan telah meminta diadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis, tapi pemerintah telah menolak permintaannya.

Sumber: Reuters