POJOKSATU.id, JAKARTA- Berdirinya Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau juga dikenal sebagai Gedung Nusantara, adalah gedung yang menjadi tempat bertemunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan legislasi. Berikut adalah sejarah berdirinya Gedung DPR:

Di Era Kolonial sebelum kemerdekaan Indonesia, gedung ini menjadi saksi tempat pertemuan para anggota Volksraad, badan legislatif Hindia Belanda, adalah Gedung Societeit Harmonie di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Gedung ini didirikan pada tahun 1904 dan menjadi tempat rapat Volksraad dari tahun 1918 hingga 1942.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Volksraad dibubarkan, dan gedung Societeit Harmonie digunakan sebagai pusat kegiatan militer Jepang.

Kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Volksraad digantikan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kegiatan mereka dilakukan di berbagai tempat, termasuk Gedung Societeit Harmonie.

Gedung Nusantara:

Pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum memutuskan untuk membangun gedung baru yang khusus digunakan sebagai gedung parlemen.

Gedung ini diberi nama “Gedung Nusantara” dan lokasinya dipilih di kompleks Lapangan Banteng Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, tepat di sebelah Gedung Societeit Harmonie yang telah direnovasi.

Pembangunan Gedung DPR:

Pembangunan Gedung Nusantara dimulai pada tahun 1952 dan selesai pada tahun 1959. Gedung ini dirancang oleh arsitek terkenal, Frederich Silaban, dengan gaya arsitektur modern yang memadukan unsur tradisional Indonesia.

Gedung DPR diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1960, dan sejak saat itu menjadi tempat pertemuan anggota DPR.

Gedung DPR saat ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan fasilitasnya.

Sebagai pusat legislatif Indonesia, gedung ini menjadi simbol demokrasi dan wadah bagi wakil rakyat untuk mengemukakan aspirasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara.

Dalam pasal 20A UUD 1945 mengatur tentang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pokok membahas, menetapkan, dan mengesahkan undang-undang..

Gedung Nusantara Lama digunakan sebagai tempat pertemuan anggota DPR sejak tahun 1960 hingga pindah ke Gedung Nusantara yang baru di kompleks Senayan

Hijrah ke Senayan

Gedung DPR pertama kali pindah ke kompleks Senayan pada tanggal 14 Agustus 1978.

Pada tanggal tersebut, gedung baru yang menjadi markas baru DPR, yang dikenal sebagai Gedung Nusantara, diresmikan di kompleks Senayan.

Gedung Nusantara dirancang oleh arsitek Frederich Silaban dengan gaya arsitektur modern yang memadukan unsur tradisional Indonesia.

Pemindahan Gedung DPR ke Senayan merupakan langkah yang strategis karena Senayan adalah pusat pemerintahan dan politik di Jakarta, dengan keberadaan berbagai lembaga pemerintahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemindahan ini memberikan akses yang lebih baik bagi anggota DPR dan memperluas kapasitas dan fasilitas untuk kegiatan legislatif dan pertemuan.

Siapakah Ketua MPR Pertama saat itu ?

Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pertama di Indonesia adalah seorang ulama besar bernama Dr. K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Ia menjabat sebagai Ketua MPR pada saat MPR pertama kali dibentuk pada tahun 1960.

Dr. K.H. Abdul Wahab Hasbullah merupakan tokoh ulama dan politikus Indonesia yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai Ketua MPR, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Amir Sjarifuddin II pada tahun 1950.

Dr. K.H. Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan.

Untuk diketahui KH.Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama besar sekaligus pendiri  Pondok Pesantren di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Namanya harum sebagai pejuang kemerdekaan.

Editor : Adhey