Jakarta, CNBC Indonesia - Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengungkapkan, dalam upaya membereskan jalanan rusak di seluruh wilayah Indonesia, untuk tahun ini Kementerian PUPR berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 32 triliun, di mana tahap pertamanya sebesar Rp 14,6 triliun.

"Tahun ini rencana Rp 32 triliun, tahap pertama disiapkan Rp 14,6 triliun, berapa ruasnya gak ingat banyak, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia," kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Adapun mekanisme pengambil alihan perbaikan jalan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Di mana aturan ini ditetapkan pada 16 Maret 2023.

-

-

"(Mekanismenya mengikuti) Inpres itu intinya top down. Perintah presiden. Instruksi presiden," ujarnya.

Hedy menyebut tidak hanya Provinsi Lampung saja yang jalannya mengalami kerusakan parah, melainkan banyak daerah lainnya yang juga mengalami kerusakan, hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Foto: (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan kondisi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Rabu, 17 Mei 2023. Saat berada di Desa Sialang Taji, Presiden berhenti dan turun dari mobil untuk melihat langsung kerusakan jalan pada ruas tersebut dan kemudian memberikan keterangan pers pada awak media. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Banyak yang lain juga. Itu yang dicek Presiden kan Jambi, Lampung, Sumatera Utara kemarin, mau ke Jawa Barat juga," ujarnya.

Kerusakan jalan yang terjadi, katanya, disebabkan oleh keadaan yang sangat luar biasa pada masa Covid sebelumnya, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Kemarin keadaan extraordinary karena covid, maka dana-dana di pusat dan daerah dilimpahkan ke Covid sehingga jalan itu tak tertangani. Jalan kalau tak tertangani, kerusakannya cepat," terangnya.

"Akibat itu, maka banyak jalan-jalan yang rusaknya ekstrem karena tak ditangani. Di Undang Undang Jalan, apabila Pemda tak sanggup dan jalan itu sifatnya vital maka pemerintah pusat akan mengambil alih," lanjut dia.

Sementara itu, Hedy mengatakan bahwa optimasi anggaran harus diseimbangkan, "Optimasi anggaran menyeimbangkan. Kelayakan jalan nasional sekarang 92%, sedangkan provinsi 72%, Kabupaten cuman 60%. Kan jomplang, kita ingin seimbang. Bukan kelebihan duit, cuma menyeimbangkan agar kerusakan jalan tak ekstrem di satu kewenangan. Kebijakan anggaran kita evaluasi juga," tutupnya.

[-]

-

Pemprov Lampung Catat! Ini Jadwal Jokowi Tinjau Jalan Rusak
(wur)