Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah masih mendalami keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, pemerintah masih melakukan pendalaman sebelum menetapkan keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Pasalnya, putusan MK tersebut masih bisa ditafsirkan berbeda.

"Kita mau clear kan dulu dengan MK karena putusan MK itu kan bisa ditafsirkan berbeda, kita clear kan dulu seperti apa, baru kita pertimbangkan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).

Kendati begitu, dia menyampaikan pemerintah akan mengikuti hasil putusan MK yang menyebut masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi lima tahun. Hanya saja, kata Mahfud, pemerintah masih melakukan pendalaman putusan MK.

"Tapi kira-kira kalau kita ikut MK lah, kan tidak boleh menolak MK cuma seperti apa putusan MK itu terus masih kita lakukan pendalaman-pendalaman ke MK," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, memastikan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku sejak dibacakan.

"Hal itu diatur dalam UU MK yang berbunyi putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," kata Fajar melalui pesan singkat diterima, Jumat (26/5/2023).

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...