Anggota MPR RI DIY, Cholid Mahmud.

Krjogja.com - YOGYA - Media sosial (medsos) terbukti mampu menjadi sarana yang ampuh sebagai kontrol publik. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat maupun penyelenggara negara terungkap diawali dari medsos.

Hal tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi di sekitar mulai ada. Ini juga sekaligus peringatan bagi seluruh kalangan, utamanya para pejabat penyelenggara negara untuk selalu menjaga etika karena banyak mata yang kini mengawasi.

“Daya tekan masyarakat terhadap etika ini menjadi penting. Sebaliknya masyarakat jika sudah apatis terhadap problem etika maka orang yang tak beretika semakin lelusa saja, karena dianggap sudah biasa,” kata Anggota MPR RI DIY, Cholid Mahmud dalam sosialisasi MPR RI bertema ‘Etika Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan’ di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Jumat (26/05/2023).

Cholid Mahmud menggungkapkan, kini kapasitas publik untuk bisa meningkatkan etika di tengah masyarakat sudah sangat luar biasa. Kritik, saran maupun kontrol dilakukan masyarakat terhadap hal tak sewajarnya dapat mendorong kehidupan para pejabat maupun penyelenggara negara untuk lebih beretika.

“Sekurang-kurangnya kita dapat mempersempit kesempatan orang untuk berbuat buruk. Salah satunya dengan peran masyarakat yang semakin luas untuk meningkatkan daya kritis,” lanjutnya.

Ia tak memungkiri besarnya peran medsos dalam membangun etika di negeri ini. Bahkan Anggota DPD RI dari Dapil DIY menganggap medsos sebagai pilar berikutnya dalam penegakan etika di tengah masyarakat.

“Orang buruk bukan itu karena buruk saja, tapi karena memiliki kesempatan untuk berbuat buruk. Harapannya kedepan akan lebih baik lagi dalam membangun etika di tengah masyarakat,” kata Cholid Mahmud.

Guru Besar di Departeman Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof Dr Wahyudi Kumorotomo MPP mengatakan akar masalah pejabat tidak beretika ada dua sisi. Pertama para penyelanggara banyak negara tidak memahami tugas pokok dan kedua bisa jadi masyarakat toleran tindakan para pejabat tersebut.

“Penyelenggara yang baik itu etika, akhlak dan integritas menjadi dasar pokoknya. Namun prinsip yang lain harus diperhatikan bahwa penyelengara itu harus orang-orang yang proifesional,” jelasnya.

Ia menyatakan kemajuan bangsa tergantung dari pejabat. Jika penyelanggara negara setelah diberi amanah lalu mengkhianati dengan mengambil maupun kewenangannya maka negeri ini tidak akan maju. (*)