Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

Elshinta.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara, Tantawi mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan tegaknya keadilan bersama SBY dan AHY. Hal itu disampaikan Tantawi di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Senin (29/5). 

Menurutnya keadilan adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara untuk seluruh komponen warga negara terutama dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang.

Tentawi mejelaskan bahwa negara harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk seluruh lingkup kehidupan bagi warga negaranya. 

Lebih lanjut Tantawi mengambarkan jelang putusan MA terkait pengembilalihan Partai Demokrat melalui PK KSP Moeldoko layak untuk diawasi bersama. Jika tidak terwujudnya keadilan, jajaran Partai Demokrat Aceh Utara siap untuk berjuang bersama SBY Dan AHY. 

”Kita sungguh mengharapkan keadilan, jika tidak maka kami siap berjuang,” tegas Tantawi. 

Tantawi juga menjelaskan saat ini sistem proposional terbuka sudah teruji kualitasnya dalam pesta demokrasi. Dan sejatinya jika keinginan mengubah sistem tersebut, layaknya MK lebih jeli melihat dinamika masyarakat, mengingat pemilu akan dilaksankan pada Februari mendatang.

"Jangan sampai rakyat kembali membeli kucing dalam karung. Rakyat kita sudah pintar, sayogyanya MK tidak mengabulkan proposional tertutup pada pemilu kali ini,” ujar Tantawi.

Lebih lanjut Tantawi percaya bahwa hakim MA dan MK akan memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).

Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.

“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY, “Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk.”

Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan. 

“Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.

Selain itu, SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut.