KNews- Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan dinilai salah data perihal perbandingan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Atas hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani buka suara. Ia bilang, tidak ada kekeliruan dari kutipan data BPS yang disampaikan Anies Baswedan.

Menurut dia, data tersebut sebagaimana tersaji di BPS. “Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu,” kata Kamhar dikutip dari detikcom, Minggu (28/5/2023).

Dia menambahkan data yang disajikan oleh BPS jelas memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Melalui data itu, kata dia, terlihat kebijakan era Presiden SBY pro rakyat ketimbang era pemerintah saat ini.

“Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya prorakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak prorakyat,” jelasnya.

Kamhar juga memandang PDIP yang semestinya meminta maaf kepada masyarakat karena mendorong kader yang penuh dengan gimmick dalam gelaran pemilu dari tahun ke tahun.

“Presiden dijadikan petugas partai. Bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja,” ujarnya.

“Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya. Janji-janji kampanye hanya janji. Pak Jokowi juga model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya.

Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR salah menginterpretasikan data BPS saat membandingkan pembangunan era Jokowi dan Presiden ke-6 RI SBY.

Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf setelah salah baca data. “Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya,” kata Gilbert.

Gilbert menilai aneh ketika Anies justru menyalahkan media setelah salah membaca data BPS. Dia menyebut Anies harusnya mempertanyakan dan memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikan ke publik.

“Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Anies sebetulnya tidak patut membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia beralasan, ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies justru mempersempit jalan dengan melebarkan trotoar. (RZ/CNBC)