Jakarta, Gatra.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan adanya hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden RI Joko Widodo dengan elektabilitas tiga kandidat teratas calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketiga kandidat itu antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun, hubungan antara tingkat kepuasan dan elektabilitas itu tergambar dalam survei SMRC sejak Juni 2021 - Mei 2023.

"Pada Ganjar ini konsisten, baik sebelum November 2022 maupun setelah itu, hubungannya selalu positif. Jadi kalau Jokowi [tingkat kepuasan] kinerjanya semakin baik, maka elektabilitas Ganjar itu semakin besar juga, semakin positif," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei, Ahad (28/5).

Deni mengatakan, hubungan yang positif itu bahkan tampak semakin erat sejak November 2022. Periode itu ditandainya sebagai titik krusial dalam dinamika politik jelang Pemilu 2024. Pasalnya, sekitar periode tersebut, terjadi sederet peristiwa politik yang dinilainya dapat berpengaruh pada elektabilitas ketiga kandidat.

Adapun, dalam survei kali ini, Ganjar Pranowo berhasil memuncaki elektabilitas capres, dengan angka 35,9 persen. Elektabilitasnya tercatat naik dalam periode lima bulan terakhir. Hal itu selaras dengan kenaikan tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi yang berhasil menyentuh angka 79,7 persen pada survei tersebut.

"Jadi kalau dulu sebelumnya (periode Juni 2021 - Oktober 2022) hubungannya sekitar 0,12, sekarang ini 0,661. Jadi korelasi itu antara minus 1 sampai 1, semakin mendekati (angka 1) semakin kuat. Jadi makin kuat nih hubungannya," jelas Deni dalam kesempatan itu.

Berbanding terbalik dengan korelasinya dengan elektabilitas Ganjar Pranowo, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi memiliki hubungan negatif dengan elektabilitas Anies Baswedan. Korelasi negatif itu konsisten tergambar pada dua periode waktu, yakni pada Juni 2021 - Oktober 2022 dan November 2022 - Mei 2023.

"Nah, cuma ada penguatan, ada perbedaan ya. Kalau sebelum November 2022, hubungannya itu sekitar (minus) 0,16. Nah, begitu masuk November 2022 sampai Mei 2023, hubungan ini menjadi lebih erat lagi, jadi (minus) 0,912. Hampir (minus) satu, hampir sempurna," tuturnya.

Sementara itu, Deni mengungkapkan bahwa ada pola hubungan yang menarik antara tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Pasalnya, pola korelasi kedua variabel itu cenderung berubah pada periode setelah November 2022.

"Kalau sebelum November 2022, hubungan antara kinerja Jokowi dengan elektabilitas Prabowo itu negatif ya, seperti Anies. Angkanya di minus 0,315. Waktu itu, kalau kinerja Jokowi itu positif, nah elektabilitas Prabowo itu menurun," kata Deni.

"Kita lihat setelah November 2022 sampai Mei 2023, itu berbalik, berubah itu polanya. Semakin positif kerja Jokowi, semakin tinggi pula elektabilitas Prabowo," ujarnya. Pada periode itu, nilai hubungan antara kepuasan publik atas kerja Jokowi dengan elektabilitas Prabowo mencapai 0,663.

Menurut Deni, hal itu menunjukkan bahwa periode Oktober 2022 - November 2022 merupakan titik krusial, Ia menganggap, serangkaian peristiwa politik yang terjadi pada sekitar periode itu telah menjadi titik balik yang akhirnya membuat Prabowo memperoleh insentif elektoral atas penilaian positif publik atas kinerja Jokowi.

"Kalau kita lihat hubungannya, kita lihat momentumnya, ya saya kira, ini terjadi ketika Prabowo sudah mulai sering atau beberapa kali di-endorse oleh Jokowi sebagai presiden. Ini yang menjelaskan mengapa ada perubahan hubungan ini," ucap Deni dalam kesempatan itu.

Untuk diketahui, kecenderungan elektabilitas itu merupakan temuan dalam survei telepon yang SMRC lakukan terhadap 915 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Wawancara dengan responden pun dilakukan lewat telepon pada 23 - 24 Mei 2023, dengan margin of error kurang lebih sebesar 3,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun, frasa pemilih kritis diartikan sebagai pemilih yang memiliki akses ke sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena memiliki telepon yang membuat masyarakat di kalangan tersebut dapat mengakses internet untuk memahami dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.

34