"Menurut informasi yang saya dapat demikian (digadaikan Rp100 miliar, red). Sebab, uang itu dalam berita Rp100 miliar. Kantor, ya, termasuk tanah halaman," katanya, 14 April 2023.

Kantor Bupati dan mes Dinas PUPR Meranti itu diduga digadaikan Adil untuk mendapatkan dana dari bank. Bangunan dijadikan jaminan pinjaman senilai Rp100 miliar.

Sementara itu, KPK menyatakan, bakal menelusuri informasi terkait penggadaian yang diduga dilakukan Adil tersebut. 

"Kami nanti akan menelisik lebih lanjut, akan mengkaji, apakah mungkin sebuah kantor yang merupakan aset dari negara itu dijaminkan kepada bank untuk sebuah kredit," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam keterangannya, 17 April 2023.

Diketahui, Muhammad Adil terjerat tiga perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, yakni pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022-2023 dan dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh. Kemudian, dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan 2022.

Dalam perkara ini, KPK menjerat Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, dan pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa, sebagai tersangka. Sebagai bukti awal, KPK menduga Adil menerima uang sejumlah sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.