"Saya bersyukur bisa bertemu dengan para Kepala Desa para Kuwu se-Indramayu dan Cirebon. Ini pertemuan yang sangat penting karena saya memang sedang menyusun rangkaian dan rencana besar untuk Indonesia mulai tahun 2024," kata Gus Imin dalam keterangan persnya, Senin (29/5/2023).

Gus Imin mengakui hingga saat ini masih ada penyalahgunaan anggaran dengan menggunakan strategi model top-down. Tidak hanya itu, dia juga mengaku frustasi dengan adanya fenomena tersebut.

"Ceritanya sederhana, saya sudah frustasi lihat korupsi di mana-mana. Bansos enggak jelas arahnya, terakhir beras juga menjadi masalah. Belum lagi, munculnya laporan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas bahwa ada sekitar Rp500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Dia mengklaim dana tersebut habis hanya untuk rapat perencanaan dan studi banding pengentasan kemiskinan. Artinya, ada inefisiensi dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Bukan hanya di kementerian yang punya nomenklatur kemiskinan, tetapi juga di kementerian lain yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebab itu, Politisi PKB itu optimistis pembangunan nasional yang bocor, anggaran-anggaran yang jelimet dan maraknya pemotongan bantuan sosial sampai di tempat tujuan tidak akan terjadi lagi jika strategi pembangunan diubah dari bawah, yaitu dari desa.

"Dari pengalaman itu ditambah pengalaman perjalanan Dana Desa saya berkeyakinan bahwa kita harus ubah strategi pembangunan. Anggaran negara tidak lagi melalui atas, tetapi langsung dijalankan di bawah," terang Gus Imin.

Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mendorong seluruh Kepala Desa untuk menjaga komitmen untuk mengelola Dana Desa sebaik mungkin dan akuntabel berapa pun jumlah Dana Desa yang disalurkan.

"Jadi komitmen para Kepala Desa untuk mengelola Dana Desa sebaik mungkin, berapapun jumlahnya harus sama-sama dipegang teguh. Kontrol dari masyarakat, aparat dan semua pihak juga perlu selaras," pungkasnya.