AYOBANDUNG.COM - Publik masih dihebohkan dengan pernyataan eks Wamenkumham 2011-2014 Denny Indrayana.

Pada 28 Mei 2023, Denny Indrayana mengatakan bahwa mendapat bocoran soal MK yang akan memberikan putusan kembalinuya sistem pemilu proporsional tertutup.

Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi ini dari sumber kredibel.

Baca Juga: Pemilik Akun FB Inisial YS Diduga Pelaku Maling Motor di Sukaluyu, Rekaman CCTV Cocok?

Tentu saja informasi tersebut mendapatkan atensi para politisi, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY bahkan mempertanyakan apa urgensi MK hingga membuat putusan bahwa Indonesia akan kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup.

Padahal, saat ini KPU sudah bekerja dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

SBY megatakan bahwa jika benar nantinya MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka, maka akan menimbulkan kekacauan politik.

Baca Juga: REKOMENDASI Restoran Masakan Tradisional di Bandung, Sajikan Hidangan Sunda yang Pastinya Bikin Kangen Terus!

Sebagai informasi, sebelumnya pada November 2023, PDI Perjuangan mengajukan agar sistem pemilu dikembalikan seperti masa Orde Baru.

Sedangkan 8 partai yang kini duduk di parlemen, yaitu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP mengatakan ingin tetap diadakan pemilu terbuka.

Isu putusan MK ini kemudian membuat publik merasa bingung dengan arah politik Indonesia.

"Jadi bingung yang diperjuangkan PDI pas reformasi dulu itu apaan? Dulu mereka mau sistem terbuka, sekarang udah dibuka maunya tertutup. Dan ajaibnya ini sistem lolos walaupun mayoritas partai menolak," tulis @mazzini_gsp.

Baca Juga: LIPUTAN KHUSUS HAJI 2023: Lagi, 2 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia.

"Itulah mengapa PDIP ngotot minta pemilu sistem proporsional tertutup, karrna mereka memang bukan mewakil rakyat tapi mewakili Ketum Partai.

Sekedar info, sistem proporsional tertutup itu pemilih mencoblos partai bukan orang sehingga siapapun yang ditunjuk partai nanti tidak mewakili rakyat," tulis @PartaiSocmed.

"Tertutup lebih memungkinkan pengkaderan dari bawah di internal partai jalan, kalau kebuka partai politik seperti bus kota, penumpang yang mau naik bisa kapan-kapan gabung, kapan diperlukan. Menurutku sihh..." tulis @as***.

Baca Juga: Hacker Bjorka Kembali Muncul dan Gabung ke ExposedForums, Data Polri Berhasil Diretas?

"Atur atur ajalah. Mo gimana lagi. Bersuara juga gak didenger, volumenya di kencengin kena ciduk," tulis @ra***.

"Bagaimana ya? Kan Ketua MK iparnya Jokowi," tulis @pa***.

"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik," tulis SBY di akun Twitter.

"Saya yakin, dalam menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tdk ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," lanjut SBY.***