GELORA.CO - PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai pengusung pluralisme mendapat kritikan tajam dari pegiat HAM asal Papua, Natalius Pigai. Ini lantaran PDIP seolah menerapkan politik identitas dan diskriminatif.

Dalam catatan Natalius Pigai, PDIP mengutamakan kader-kader yang berasal dari Pulau Jawa untuk duduk di jabatan penting tingkat nasional. Sekalipun para kader ini hanya kaliber pemimpin kabupaten atau kota saja, tapi nasib mereka lebih mujur ketimbang yang berasal dari luar Jawa.

Dia mengambil contoh mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang kini menjabat Menteri Sosial, lalu mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang kini menjabat sebagai Menteri PAN-RB.

Selain itu, ada juga Bupati Kulonprogo yang dipercaya memegang jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Mari kita kritik diskriminatif dan politik identitas suku PDIP, yang menentang bhinneka bangsa,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (28/5).

Disebut diskriminatif dan politik identitas suku lantaran PDIP mengesampingkan kader-kader berprestasi di luar Jawa. Seperti gubernur dua periode di Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, gubernur 2 periode di Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan terakhir ada gubernur dua periode di Kalimantan Selatan, Cornelis.

Ketiganya, menurut Pigai adalah orang-orang yang berprestasi dan berhasil karena menjabat dua periode di tingkat gubernur di daerah masing-masing.

“Tapi tidak dikasih menteri,” tutupnya.