AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengecekan terkait indikasi pendanaan politik yang berasal dari jaringan narkoba.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Mochammad Afifuddin, menyampaikan hal tersebut menanggapi temuan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengenai adanya indikasi jaringan narkoba dalam pendanaan politik pada Pemilu 2024.

"Iya nanti kita pasti cek. Tentu kami juga dengar informasi itu," katanya usai uji publik rancangan Peraturan KPU di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Afif memastikan KPU akan melakukan pengecekan terhadap laporan kecurangan dalam rangkaian pemilu.

"Pastinya kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecurangan pasti kita juga akan melakukan pengecekan," ujarnya.

Selain itu, KPU tengah menunggu disahkannya PKPU Dana Kampanye Pemilu yang saat ini memasuki tahapan uji publik.

"Saat ini juga PKPU-nya belum disahkan. Setelah itu baru kami melakukan pengecekan terkait laporan-laporan tersebut. Bisa jadi juga ada laporan yang ditemukan teman-teman dari Bawaslu dan sebagainya," jelas Afif. 

Lebih lanjut, dia mendorong partai politik untuk mencatat seluruh sumber dana kampanye agar tergambar dengan baik.

"Mau rinci, tidak rinci, yang penting tercatat jumlahnya ada dan seterusnya. Sebagaimana yang tercermin dalam bagaimana kampanye dilakukan, bagaimana dana kampanye mencerminkan kira-kira besarannya sampai kampanye bisa melakukan kegiatan yang banyak dan seterusnya itu," papar Afif. 

Sebelumnya, Direktorat Tipid Narkoba Bareskrim mengendus indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkoba. Wakil Direktur Tipid Narkoba Bareskrim, Kombes Jayadi, mengatakan bahwa indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019 lalu. 

"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada," jelasnya.