Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengaku tak setuju jika ada unsur politik apalagi intervensi dari sesama partai koalisi dalam reshuffle kabinet.

Menurut Nurdin reshuffle harus didasari pendekatan kinerja dan perbaikan pemerintah.

-

-

"Kalau pendekatannya kinerja, itu hak murni Presiden Jokowi untuk memperbaiki pemerintah. Akan tetapi kalau ada unsur politiknya, saya tidak setuju," ujar Nurdin dalam acara Political Show di CNNIndonesia Tv, Senin (6/2).

Nurdin mengibaratkan partai koalisi pemerintahan seperti rumah besar. Dalam rumah itu ada kamar-kamar parpol yang tidak bisa diintervensi.

"Jadi tidak boleh (pemilik kamar saling intervensi). Kalau bersifat internal itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi, bukan soal etis enggak etis, itu soal hak," tuturnya.

"Ada hak yang harus diberikan kepada koalisi secara penuh, ada juga hak yang dimiliki partai dan tidak ada hubungan dengan koalisi," imbuhnya.

Nurdin lantas mempertanyakan kenapa ada politikus yang mendesak reshuffle setelah Partai NasDem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Padahal, menurutnya, bukan hanya Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan capres, melainkan Partai Gerindra dan Partai Golkar juga.

"Partai Golkar juga sebenarnya sudah mendeklarasikan capresnya yaitu Pak Airlangga, Pak Prabowo juga sudah mendeklarasikan dirinya," ucapnya.

"Setahun lalu juga saya menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kalau enggak punya rumah bisa ke Golkar bersanding dengan Pak Airlangga," imbuhnya.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia menjadi sehat jika ada partai yang sudah mendeklarasikan capres. Lewat deklarasi yang lebih cepat, rakyat mendapat kesempatan memilih dan menilai calon pemimpin terbaik.

"Jadi, kalau reshuffle pendekatannya politis menurut saya tidak tepat. Karena ada hal yang bersifat politis dan tidak bisa dicampuri oleh koalisi," ujar Nurdin.

"Koalisi ini akan utuh Insya Allah, harga mati koalisi ini untuk mendukung Pak Jokowi sampai 2024 untuk pembangunan bangsa dan negara. Tapi persiapan setelah 2024 itu sepenuhnya hak partai, tidak boleh dicampuri orang lain," imbuhnya.

(psr/wis)

[-]