Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mendorong Menko Polhukam, Mahfud MD untuk terus membongkar kasus korupsi proyek pembangunan tower BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Benny awalnya bertanya kepada Mahfud MD soal aliran dana korupsi proyek tersebut ke tiga partai politik. Sebelumnya, dalam pemberitaan beredar menyebutkan bahwa Mahfud MD mengetahui hal tersebut.

Kemudian, Mahfud menjawab bahwa dirinya tak menyebut nama-nama Parpol yang diduga menerima aliran dana korupsi. Dia hanya mendengar informasi terkait aliran dana korupsi proyek BTS ke parpol.

Mahfud menganggap bahwa itu hanya gosip politik belaka. Dan telah dilaporkan kepada Presiden RI.

"Terima kasih klarifikasinya. Tapi, Prof Mahfud jangan gentar, lanjutkan terus upayanya bongkar tuntas kasus korupsi di Kemeninfo," kata Benny dalam cuitannya.

"Didorong dan dikawal agar semua yang terlibat diperiksa dan dibawa ke meja hijau. Jangan pilih kasih," katanya.

Tak hanya di Kominfo, tetapi juga soal transaksi ilegal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jangan lupa kasus pencucian uang di Kemenkeu itu, jangan sampai menguap di tengah jalan," ungkapnya.

"Proficiat, Pak Mahfud telah nyalakan lilin agar negara tidak jalan di kegelapan, tidak sesat," sambungnya.

Sebelumnya, beredar isu terkait dana korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalir ke tiga partai politik besar.

Adapun isu yang beredar menyebut tiga parpol yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek BTS 4G, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar kabar berita tersebut.

Bahkan, lengkap dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).

Meskipun demikian, Mahfud MD menganggap bahwa isu ini hanyalah gosip politik belaka.

"Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," ucapnya.

Mahfud mengaku telah melaporkan isu ini ke Presiden RI, Joko Widodo. Ia mengaku tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik.

"Saya juga sudah lapor Presiden, 'Pak saya tidak akan masuk ke soal politik. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik'," tutur Mahfud.

"Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," tambahnya.(rpi/muu)