"Amar putusan tolak kasasi terdakwa dan penuntut umum," Bunyi putusan sebagaimana dilansir dari laman kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinukil Jumat (26/5/2023).

Dalam putusannya, majelis hakim tingkat kasasi menjatuhkan pidana tambahan terhadap bekas Wali Kota Bekasi itu berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan sebelumnya yakni 5 tahun.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun terhitung terpidana selesai menjalani pidana pokoknya," Bunyi putusan yang didaftarkan di Mahkamah Agung pada 16 Maret 2023 itu.

Diketahui, Rahmat Effendi alias Pepen mengajukan kasasi setelah hukumannya diperberat oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 12 tahun penjara. Tak hanya itu, Pepen harus membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Putusan ini lebih berat dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung yang hanya sepuluh tahun. Pepen itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Rahmat Effendi dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hak politik Rahmat untuk dipilih turut dicabut selama lima tahun setelah hukuman penjara selesai dilaksanakan.