PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan pembangunan jalan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang dalam sorotan. Bakal calon presiden (capres) usungan NasDem, Anies Baswedan yang menggulirkan isu itu dalam Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Semula, kebijakan pembangunan jalan dua era pemerintahan itu diperbandingkan oleh Anies Baswedan, tetapi bergulir menjadi bola panas yang diperbincangkan publik Indonesia.

Anies Baswedan membeberkan klaim bahwa pembangunan jalan lebih banyak dibangun oleh SBY selama menjabat menjadi presiden ke-6 untuk dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Sebanyak 144.000 kilometer jalan dibangun selama pemerintahan SBY, sedangkan Jokowi hanya membangun 19.000 kilometer.

Baca Juga: Sarwono Kusumaatmadja Wafat, Pernah Menjabat Sebagai Menteri KKP di Kabinet Persatuan Nasional

Artinya, era pemerintahan SBY dinilai lebih banyak melakukan pembangunan jalan, dengan perbandingkan sekitar 7,5 kali lipat dari era Jokowi.

"Pemerintahan kali ini berhasil bangun jalan tol terpanjang. 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis, terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ujar Anies Baswedan dalam pernyataan pada pekan lalu.

Sejak isu pembangunan jalan bergulir, Wakil Sekretariat Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan turut buka suara dengan sebuah pesan terbuka untuk BPS yang mengunggulkan era pemerintahan SBY.

Baca Juga: MK Perpanjang Masa Kerja Firli Bahuri Cs, Febri Diansyah: Bisa Rugikan Elite Politik yang Berkuasa

Ossy Dermawan membeberkan pesan terbuka untuk BPS adalah tanggapannya atas isu pembangunan jalan yang kembali viral.

"Yth. Kepala BPS. Mohon agar data panjang jalan Pak SBY yg lebih besar dibandingkan Pak Jokowi dalam laporan BPS segera diubah. Kasihan juga melihat Pemerintah sekarang mati-matian membela diri bahwa panjang jalan Pak Jokowi lebih besar," ujar Ossy Dermawan membeberkan lelucon untuk data rilis BPS terkait pembangunan jalan itu.

"Ini adalah contoh surat masyarakat kepada Kepala BPS," ujarnya lagi

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaporkan sudah merilis pernyataan klarifikasi bahwa klaim Anies Baswedan memiliki muatan interpretasi yang salah dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Mario Dandy Kepergok Jadikan Kabel Ties Mainan, Ayah David Ozora: Jangan-jangan Bisa Keluar Masuk Sel Sendiri

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian membeberkan bahwa data BPS menerangkan informasi perubahan status, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Artinya, data BPS bukan menyebutkan adanya pembangunan jalan lebih panjang yang masuk era SBY, melainkan status kewenangan jalan nasional yang bertambah jumlahnya.***