Jakarta, tvOnenews.com - Bakal calon (Bacalon) Capres 2024 yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center, terkait pidato politik Anise di acara Milad ke-21 PKS.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menilai laporan itu menunjukkan ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam mengedepankan ide dan gagasan di pemilu. Menurut Taufik, jika ada perbedaan pendapat atau gagasan seharusnya dibalas lagi dengan pendapat yang lain, bukan malah membuat laporan ke polisi.

“Semestinya ada perbedaan pandangan dan pendapat yang disampaikan di ruang publik, maka dijawab dengan pendapat yang lain untuk pendapat dapat saling diadu, untuk melihat kekuatan kevalidan pendapat yang disampaikan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Tobas, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Menurut dia, hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi ke depannya. Tujuannya agar ada kemajuan dalam pendidikan politik.

“Ini harus jadi pembelajaran kita semua, agar hal-hal seperti ini, agar tidak terus-menerus dilakukan, karena justru membuat pendidikan politik kita menjadi tidak maju-maju,” jelasnya.

Sebagai informasi, laporan GP Center terhadap Anies Baswedan itu ditolak Bareskrim Polri pada Selasa (23/5/2023). Anies dilaporkan atas dugaan melakukan pembohongan publik terkait pidato politiknya.

Salah satu pelapor, Harris Muttaqien mengaku laporannya itu belum cukup bukti sehingga ditolak penyidik.

"Kita sudah melakukan diskusi panjang dan kita mendapatkan beberapa progres kebanyakan itu permasalahan data yang disebutkan okeh Bapak Anies ketika pidato di Milad PKS," ujar Harris di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

Dia mengatakan akan balik lagi ke Bareskrim dengan membawa bukti baru atau tambahan data. Adapun isi pidato politik yang dipermasalahkan yaitu terkait kritik Anies terhadap pembangunan infrastruktur era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies menyebut pembangunan infrastruktur jalan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai era SBY pembangunan jalan biasa atau jalur non-tol lebih banyak.

"Kalau saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di zaman Pak SBY, jalan tak berbayar dibangun sepanjang 144 ribu km atau 7,5 kali lipat," kata Anies di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Sedangkan era Jokowi malah memperbanyak jalan tol daripada jalan biasa. Menurut dia, pembangunan jalan biasa era Jokowi hanya 19 ribu km. Kemudian, jalan tol dibangun sepanjang 1.600 km. (saa/mii)