Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanggil putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Senin 22 Mei 2023.

Pemanggilan tersebut diduga terkait dengan deklarasi yang dilakukan relawan Jokowi-Gibran yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Angkringan Omah Semar pada Jumat 19 Mei 2023.

Gibran mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Usai pertemuan tersebut, Hasto menyatakan tak memberi sanksi kepada Gibran, hanya nasihat dan mengingatkan agar Wali Kota Solo tersebut hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan.

Hasto menyampaikan bahwa Gibran sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai framing dan pemberitaan di berbagai media. PDIP, kata Hasto, lebih mengedepankan gotong royong dan musyawah, oleh karenanya Gibran hanya diberikan nasihat saja.

Analis Politik Sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan PDIP yang tidak menjatuhkan sanksi terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, merupakan keputusan yang kurang tepat dan seperti mendapatkan perlakuan istimewa.

"Menurut saya, harusnya tetap ada sanksi administrasi seperti Ganjar yang mendapatkan sanksi administrasi pada waktu itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab Gibran tidak diberikan sanksi, mungkin mendapatkan perlakuan istimewa atau karena anak Presiden, saya tidak tahu," kata Pangi kepada Liputan6.com, Selasa (23/5/2023).

Mestinya, kata Pangi, PDIP harus memberikan sanksi yang adil kepada Gibran maupun kader lainnya jika terbukti melanggar. Ia juga mengingatkan bahwa kesetaraan dalam politik itu penting guna dapat menyelamatkan wibawa partai.

"Perlakukan Equal atau kesetaraan dalam politik itu penting, Sehingga partai juga punya harga diri, punya harkat dan punya martabat. Jadi penegakan hukum di partai adalah bagian untuk menyelamatkan partai," ucapnya.

Disamping itu, Pangi melihat bahwa pemberian nasihat PDIP terhadap Gibran juga memiliki banyak arti, salah satunya terkait sindiran PDIP terhadap Presiden Jokowi soal manuver politiknya.

"Bisa dimaknai seperti (sindiran) itu, bahwa Jokowi juga harus berhati-hati untuk bermanuver. Jangan sampai terkesan bahwa tidak patuh, tidak loyal dengan partai," pungkasnya.

Senada, Peneliti Senior Populi Center, Usep S Ahyar menilai, pemberian nasihat soal manuver politik PDIP ke Gibran merupakan bentuk sentilan atau sindiran politik terhadap Jokowi. Bahkan, Usep menyebut sindiran tersebut juga bisa jadi ditunjukan terhadap semua kader PDIP.

"Iya menyentil banyak orang, menyentil kader PDIP termasuk juga pak Jokowi soal manuver dan endorsment-nya," kata Usep kepada Liputan6.com, Selasa (23/5/2023).

Usep berpandangan, manuver atau endorsment Presiden Jokowi selama ini sangat berpengaruh terhadap elektoral seseorang. Sehingga, hal ini dapat dimaknai juga sebagai bentuk kekhawatiran PDIP terhadap Jokowi soal manuver-manuvernya.

"PDIP pastinya selama ini bisa membaca terkait potensi manuver atau endorsment Pak Jokowi, khususnya ke Prabowo. dan PDIP berpikir jangan sampai endorsment Jokowi tersebut diambil banyak oleh Prabowo," ucapnya.

Selain itu, Usep menilai pemanggilan Gibran oleh DPP PDIP tersebut juga menyangkut soal konsolidasi politik guna memastikan kader-kadernya tegak lurus dengan keputusan partai.

"Saya kira pemanggilan Gibran itu juga bentuk konsolidasi politik agar memastikan kader-kadernya tidak berbelok ke calon lain, dalam hal ini agar tetap satu suara mendukung Ganjar sebagai Capres PDIP," pungkasnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic), Ahmad Khoirul Umam menilai pemanggilan Gibran oleh DPP PDIP kemarin, merupakan peringatan politik terhadap Gibran yang dinilai sudah di luar komando partai.

"Pemanggilan Gibran merupakan political warning atau peringatan politik secara terbuka dari PDIP terhadap Gibran, yang dianggap telah bergerak di luar garis komando kepartaian di PDIP," kata Umam kepada Liputan6.com, Selasa (23/4/2023).

Menurut Umam, Pemanggilan Gibran merupakan hal wajar, sebagai reaksi cepat PDIP untuk menertibkan manuver para kadernya yang dianggap off side atau melampaui batas kebijakan partai. Apalagi sudah menghadirkan relawan dalam pertemuannya dengan Prabowo.

"Mengingat sangat sensitifnya manuver relawan itu, maka dukungan politik relawan Gibran-Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk men-support Prabowo, besar kemungkinan atas sepengetahuan Gibran itu sendiri. Bahkan, membuka kemungkinan pula manuver Gibran telah dikonsultasikan dan atas restu politik Jokowi," lanjutnya.

Selanjutnya, Umam melihat telah terjadi pembelahan jaringan relawan Jokowi. Di satu sisi mendukung Ganjar, tapi di sisi lain menghendaki pencapresan Prabowo.

"Di satu sisi ingin mendukung Ganjar, namun saat ini Ganjar betul-betul di bawah kontrol PDIP yang tidak bisa langsung ia kendalikan. Di sisi lain, arus besar partai-partai politik di sekitar Presiden menghendaki pencapresan Prabowo, namun Jokowi sendiri merasa tidak siap berhadap-hadapan dengan Ketum PDIP Megawati, yang berjasa mengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019," lanjutnya.

Kendati demikian, Umam menyebut, menuver Relawan Jokowi dan Gibran yang mendukung Prabowo itu tampaknya telah dipersiapkan dengan baik, dan risiko kemarahan PDIP juga telah dikalkulasikan secara matang oleh lingkaran Jokowi. Sehingga sehari sebelum pemanggilan, Gibran sendiri menyatakan siap menerima sanksi dari PDIP.

"Kecenderungan dukungan setengah hati Jokowi pada Capres PDIP Ganjar Pranowo, karena preferensi politiknya lebih kuat pada Prabowo, Hal ini juga diendus oleh salah satu elit tim pemenangan PDIP Adian Napitupulu yang meminta Jokowi selaku presiden untuk bersikap netral agar kekuasaan negara tidak memihak pada salah satu Capres tertentu, khususnya pada Prabowo," Umam menandasi.

PDI Perjuangan tidak memberi sanksi kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto. Gibran hanya dinasihati dan dianggap sebagai kader muda partai yang perlu bimbingan dari senior di PDI Perjuangan.