Ilustrasi

Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) pada bulan April 2023 sebesar Rp 234,7 triliun atau sekitar 1,12 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada April 2023. Surplus bulan April ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang mencapai Rp 128 5 triliun atau sebesar 0,61 persen dari PDB.

“Surplus bulan April 2023 sebesar Rp 234,7 triliun atau setara 1,12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang mencapai Rp 128 5 triliun atau sebesar 0,61 persen dari PDB,” kata Menteri Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta Senin (22/05/2023).

Surplus APBN berasal dari selisih pendapatan atau penerimaan lebih besar dibanding belanja pemerintah. Adapun pendapatan negara sampai akhir April 2023 mencapai Rp 1.000,5 triliun atau tumbuh 17,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) yang mencapai Rp 853,2 triliun.

Pendapatan itu berasal dari pajak sebesar Rp 688,1 triliun, bea dan cukai sebesar Rp 94,5 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 217,8 triliun. "Sampai akhir April penerimaan negara atau pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun. Ini artinya 40,6 persen dari APBN sudah dikumpulkan dalam empat bulan, kenaikan 17,3 persen dibandingkan tahun lalu," kata Sri Mulyani.

Sementara belanja negara yang telah dihabiskan Rp 765,8 triliun sampai April 2023 tumbuh 2 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 750,5 triliun. Atau realisasi itu merupakan 25 persen dari total belanja di tahun ini. "Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp 765,8 triliun. Ini artinya 25 persen dari total belanja tahun ini,” tegasnya.

Adapun rincian belanja negara tersebut yakni belanja pemerintah pusat mencapai Rp 522,7 triliun. Belanja pemerintah pusat ini sudah mencakup 23,3 persen dari pagu APBN 2023 dan naik 2,9 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 257,7 triliun atau mencakup 25,7 persen pagu dan belanja non-KL sebesar Rp 265,0 triliun atau mencakup 21,3 persen dari pagu. Selain belanja pemerintah pusat, pemerintah juga telah merealisasikan Rp 243,1 triliun untuk transfer ke daerah.

Ini telah mencakup 29,8 persen dari pagu dan naik 0,3 persen bila dibandingkan penyaluran pada periode sama tahun sebelumnya. Adapun keseimbangan primer yang terjaga yakni pada level Rp 374,3 triliun.

Sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp 223,9 triliun atau mencapai 56,3 persen, meningkat jauh dari periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp 143,2 triliun. (Lmg)