Suara.com - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menerbitkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara di Aksi Kamisan ke-755 yang digelar di Taman Pandang Istana.

Panduan ini diterbitkan sebagai bagian dari sikap dalam menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bermasalah yang telah diselesaikan Pemerintah dan DPR. Terbitnya panduan itu juga merupakan hasil dari interpretasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dari RKUHP yang dinilai lebih mirip panduan untuk mudah dipenjara, ketimbang aturan utuh.

“Kami menemukan lebih dari 48 pasal bermasalah. Empat puluh delapan pasal ini bisa merugikan rakyat karena banyak hal,” kata Bayu Satria Utomo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI dalam Konferensi Pers yang digelar Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Kamis, 1 Desember 2022, di Taman Pandang Istana.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat RKUP dianggap sangat merugikan rakyat. RKUHP dinilai bisa merugikan rakyat lantaran merampaas hak rakyat untuk membela dirinya sendiri.

Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD Sebut LGBT adalah Kodrat, Tidak Boleh Dilarang

Selain itu, RKUHP juga dianggap merugikan karena pembuatnya adalah para penguasa yang lebih mengamankan kepentingannya sendiri.

“RKUHP bisa merugikan rakyat karena hanya akan berlaku untuk masyarakat kecil. Belum pernah ada pejabat negara aktif dipidana menggunakan KUHP, selama ini mereka dipidana hanya dengan UU Tindak Pidana Korupsi,” ujar Bayu.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Pengesahan RKUHP [Dok. Aliansi Nasional Reformasi KUHP]

Dalam konferensi pers yang diterima Suara.com, Aliansi Nasional Reformasi KUHP memaparkan enam isu krusial yang terkandung dalam RKUHP bermasalah.

Pertama, pasal-pasal penghinaan presiden, lembaga negara dan pemerintah. Pasal-pasal ini merugikan rakyat karena membungkam rakyat untuk mengkritik kerja Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah yang tengah berkuasa. Padahal, rakyat yang memilih mereka untuk berkuasa, rakyat pula yang membayar gaji mereka untuk bekerja.

“Seharusnya Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, dan terbuka untuk dikritik supaya kerjanya lebih baik,” kata Nugraha, pengurus Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Kedua, pasal yang mengatur unjuk rasa dan pawai. Pasal ini dinilai merugikan karena menutup ruang untuk berpendapat. Salah satu contoh nyata adalah Aksi Kamisan yang sudah 755 kali dilakukan. Aksi ini selalu tertib dilakukan dengan pemberitahuan, namun tetap kerap dihalang-halangi dan dihambat.

“Yang rakyat butuhkan adalah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. DPR dan Pemerintah yang baik, buatlah pasal yang menghukum pelaku-pelaku yang menghambat kami berpendapat dengan tertib,” kata Nenek Dela, warga Muara Baru yang juga seorang paralegal.

Baca Juga: Gen Z dan Peristiwa 1998: Kejadian Itu hanya Menjadi Bahasan dalam Buku Pelajaran

Selanjutnya, pasal pencemaran dan perusakan lingkungan juga dianggap merugikan. Pasal ini menyulitkan pembuktian karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai derajat kerusakan lingkungan.