RADARBANGSA.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan kewirausahaan perempuan dalam ekosistem ekonomi Indonesia penting untuk terus ditingkatkan, tidak hanya dari sisi jumlahnya, melainkan dari sisi produktivitasnya.

Untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas guna melahirkan wirausaha kepada kelompok perempuan tersebut, turut pula diserahkan bantuan program perluasan kesempatan kerja berupa program tenaga kerja mandiri (TKM) sebanyak 26 paket kepada kelompok perempuan Muslimat dan 18 paket kepada kelompok perempuan Fatayat NU.

“Kami di Kemnaker terus melakukan inovasi melalui transformasi perluasan kesempatan kerja untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang dinamis, salah satunya melakukan inovasi dan perbaikan dalam pembukaan lapangan kerja melalui penyerapan tenaga kerja di Bidang Padat Karya dan bantuan usaha pada program bantuan Tenaga Kerja Mandiri," kata Menaker Ida Fauziyah saat acara Sosialisasi Penyelenggara Program Bantuan Perluasan Kesempatan Kerja di bidang padat karya, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 20 Mei 2023.

Menaker Ida menambahkan dalam implementasi nantinya bantuan ini diperuntukan bagi kelompok perempuan yang memiliki tekad dan niat yang kuat agar bisa memberdayakan ekonomi keluarganya.

"Saya berpesan kepada Ibu-Ibu yang hadir disini, jangan melihat dari nominal modal yang kecil, tetapi saya tekankan kembali, semua usaha itu berawal dari usaha kecil, yang terpenting kelompok perempuan ini punya tekad, niat, dan kegigihan berusaha yang baik, insya Allah saya percaya usahanya kelak bisa maju dan berkembang," tutur Menaker Ida.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan beberapa program bantuan hasil kolaborasi Kemnaker dengan DPR RI yang telah disalurkan diantaranya yakni; telah didirikannya sebanyak 35 BLK Komunitas untuk lembaga pendidikan, program tenaga kerja mandiri (TKM) yang telah dirasakan oleh 300 kelompok yang penerapannya melibatkan 3000 masyarakat di Banyuwangi.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk ditingkatkan, tentu kami di komisi IX DPR harus tetap mengawal dan memastikan program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tukasnya.