Jokowi Berharap Negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement Segera Rampung

Tribunnews.com Tribunnews.com Jenis Media: Nasional

22 Mei 2023 : 01.00
Jokowi Berharap Negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement Segera Rampung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima Jepang pada Minggu (21/5/2023). 

Jokowi menyampaikan harapannya agar negosiasi terkait Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera dirampungkan.

"Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," kata Jokowi dalam keterangan resmi Setpres di laman presidenri.go.id pada Minggu (21/5/2023).

Kedua pemimpin juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan.

Baca juga: Sanksi Baru terhadap Rusia, Inggris hingga Uni Eropa akan Larang Impor Berlian

Sedangkan terkait regulasi deforestasi UE, Jokowi mengatakan bahwa sejak awal pembahasan Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut. 

Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

"Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan objektif. Sebagai informasi, laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Ini laju terendah sejak 1990 dan terus alami penurunan," kata dia.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan dan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan bisa menjadi masukan bagi UE sert dapat bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sentimen: negatif (98.1%)