POJOKSATU.id, JAKARTA — Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mangatakan, pasca Presiden Suharto mengundurkan diri digantikan oleh Presiden BJ Habibie, dampak perubahan Reformasi 1998 dan kebebasan berpendapat begitu sangat terasa di kalangan umat Islam.

Dengan kebebasan itu pula, ormas-ormas dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan nasional.

“Kami sebagai ormas merasakan benar, Reformasi 1998 membawa perubahan dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam keterangan, Sabtu (20/5/2023).

Menurut pandangan mantan politisi Golkar Jawa Timur ini, dengan kebebasan berpendapat memungkinkan ormas menangkap aspirasi warganya, untuk kemudian mencari solusi dengan pemerintah.

“Kami memiliki kapasitas dalam menyikapi masalah di akar rumput, tapi memerlukan otoritas yakni pemerintah dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan,” imbuh Chriswanto.

Kendati demikian, Chriswanto juga tidak menampik bahwa reformasi melahirkan demokrasi liberal yang memungkinkan elit politik atau pemilik modal mengatur negeri ini.

“Inilah yang membuat musyawarah mufakat khas Indonesia menjauh dari esensinya. Berganti dengan lobi-lobi yang sifatnya transaksional. Belum lagi politik uang yang selalu hadir pada setiap pemilu,” keluh Chriswanto.

Chriswanto juga menyinggung keterlibatan para pemodal dalam kekuasaan, yang mengakibatkan pelaksana negara tunduk pada pihak swasta.

Terlebih, kata dia, kebijakan yang propemodal tersebut belum tentu menguntungkan masyarakat.

“Mimpi tentang demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan menjadi pupus, jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada sebagian masyarakat yang merindakukan masa lalu,” tuturnya prihatin.

“Jadi apapun kebijakan yang diambil, haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya panduan Pembukaan UUD 1945, di sanalah titik yang kita tuju,” imbuhnya.

Kerena itu, ia mengajak masyarakat memeriahkan pesta demokrasi, meskipun demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat kecil.

“Demokrasi ini bisa kita perbaiki dengan memilih para pemimpin yang memiliki kualitas, integritas dan elektabilitas, bukan popularitas,” ujarnya.
(ikror/pojoksatu)