Lebih jauh, Muhadjir meminta kesiapsiagaan bencana dilakukan secara spesifik berdasarkan wilayah dan potensi. Harapannya, edukasi yang diberikan lebih tertanam di masyarakat.

Pun demikian dengan memasukkan kurikulum kebencanaan ke dalam sekolah-sekolah yang perlu langsung menjelaskan kondisi dan potensi bencana yang dapat terjadi di area sekitar tempat tinggal siswa.

"Kalau bicara tentang bantaran Sungai Bengawan Solo, maka itu pasti soal banjir. Jadi, penyadarannya, edukasinya, konsentrasinya tidak usah panjang-panjang menceritakan tentang gunung meletus dan lain-lain, tetapi banjir saja," sarannya dalam keterangannya.

Muhadjir berharap upaya kesiapsiagaan bencana sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi): semua infrastruktur penunjang dapat diutamakan. Oleh sebab itu, upaya memberikan bantuan terhadap wilayah tinggi risiko bencana dilakukan jauh-jauh hari guna meminimalisasi kerugian, baik korban manusia maupun material.

"Saya yakin melalui hari siap-siaga nasional ini akan tumbuh kesadaran bahwa kita adalah rakyat Indonesia yang harus menjaga NKRI, bukan hanya keutuhannya, tetapi juga semakin terhindari dari bencana yang merusak. Bencana boleh, tetapi jangan sampai terjadi kerusakan sangat fatal yang menyebabkan Indonesia tidak maju-maju," katanya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan, acara puncak HKB digelar di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dan Jatim dengan melibatkan 2.950 warga. Terdapat rangkaian agenda pada kegiatan ini, seperti sarasehan, simulasi evakuasi, peluncuran video edukasi, penanaman pohon, dan hiburan rakyat.

"Tahun ini, kita laksanakan untuk wilayah area Sungai. Pada tahun 2022, kita laksanakan untuk masyarakat gunung. Harapannya, ketika dicanangkan hari kesiapsiagaan untuk masyarakat sungai, khususnya untuk masyarakat di area Bengawan Solo, dampak bencana banjir yang kemungkinan terjadi bisa diminimalisir sebagaimana dulu di area gunung," urainya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR, Ina Ammania; Sekda Jatim, Adhy Karyono; Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi; perwakilan kementerian/lembaga terkait, Kepala BPBD 34 provinsi, perwakilan, delegasi lembaga usaha, serta bupati di sekitar daerah aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.