"Dari informasi yang kami terima, Sekda Provinsi Jatim yang sedianya juga akan dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya, meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena beliau saat ini sedang ada kegiatan lain. Dan untuk itu, kami akan lakukan penjadwalan kembali," tuturnya.

Klarifikasi LHKPN dilakukan apabila ada kejanggalan dalam data yang disampaikan para penyelenggara negara. Dalam proses klarifikasi, mereka diminta membawa bukti-bukti yang dapat menjelaskan asal-usul kepemilikan harta yang dilaporkan.

Berdasarkan LHKPN periodik 2021 yang dilaporkan pada 7 Maret 2022, Wagub Lampung, Chusnunia Chalim, mencatatkan harta kekayaan sebesar Rp13,6 miliar. Aset miliknya terdiri dari 6 bidang tanah dan bangunan senilai Rp6,88 miliar, 2 mobil Rp425 juta, serta kas dan setara kas Rp6,35 miliar.

Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, tercatat memiliki harta Rp11,38 miliar. Asetnya terdiri dari 11 tanah dan bangunan senilai Rp11,1 miliar, 1 mobil Rp220 juta, serta kas dan setara kas Rp55,2 juta.

Adapun Sekda Jatim, Adhy Karyono, terakhir melaporkan LHKPN pada 8 Maret 2022. Saat itu, dirinya masih menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kementerian Sosial (Kemensos).

Harta Adhy terdiri dari 4 bidang tanah dan bangunan senilai Rp4,46 miliar, 2 mobil Rp250 juta, harta bergerak lainnya Rp186,5 juta, surat berharga lainnya Rp1,06 miliar, serta kas dan setara kas Rp521 juta. Adhy memiliki utang Rp664 juta sehingga total harta kekayaannya Rp5,82 miliar.