Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kabar tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/5/2023).

"Terakhir mungkin dibentuk juga satu tim, tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinasi interdepartemen dan juga semua lembaga yang terkait. Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," ujarnya.

Menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, tim itu bertugas terkait investasi. Tim diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara OIKN dan para K/L.

"Disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas," katanya via pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/5/2023).

Perihal investasi di IKN, Bambang mengatakan sudah banyak letter of Interest yang disampaikan kepada OIKN. Per Senin (15/5/2023), jumlahnya 209 di mana 36 di antaranya sudah menandatangani non disclosure agreement.

"Jadi sudah meningkat di tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil," ujar Bambang.

Dia bilang kalau proses itu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kepala negara meminta proses-proses itu dipercepat sehingga keinginan investor dapat terealisasi sesuai peraturan yang berlaku.

"Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat suatu one stop shop yang akan juga diikuti ataupun di lembaga/kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu," kata Bambang.

"Jadi satu pintu saja. Nanti investor ke kami atau ke BKPM/Kementerian investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online sistem, satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM," lanjutnya.

Menurut eks wamenhub itu, kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan pun ada perwakilan semisal dari Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan diimplementasikan.

"Tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan dari Kementerian PUPR," ujar Bambang.

Kedua, menurut dia, dibentuk satu task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Seperti diketahui, OIKN ingin agar segala sesuatunya clean and clear.

Sehingga, lanjut dia, tanah yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya. Implikasinya adalah investor bisa langsung menghitung berdasarkan topografi, geologi, akses, dan sebagainya.

"Sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date," kata Bambang.

Deretan jabatan Luhut
Amanah baru ini menambah deretan jabatan yang diemban Luhut. Bulan lalu, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Hal tersebut ditetapkan Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tertanggal 14 April 2003.

Sebagai tim pengarah, Luhut akan memberikan arahan kepada tim pelaksana yang diketuai Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait kebijakan strategis dalam tata kelola industri kelapa sawit. Adapun, satgas tersebut akan bertugas hingga 30 September 2024.

Selain itu, berikut adalah beberapa amanah yang pernah dan sedang diemban Luhut:

Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM pada Juni 2021. Saat itu, penularan virus Corona varian Delta begitu masif hingga memicu lonjakan kasus konfirmasi dan kematian akibat Covid-19.

-

-

Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Tugas Luhut adalah memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Tugas Luhut adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sebagai ketua, Luhut dapat menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional, serta menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.

-