KBRN, Jakarta: Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramowardhani menyatakan, posisi Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. Posisi Menkominfo menjadi pertanyaan setelah JGP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab," kata Jaleswari dalam pesan singkat yang diterima RRI.co.id, Rabu (17/5/2023). 

Pemerintah, lanjutnya, menghormati proses hukum yang harus dijalani Menteri Komunikasi dan Informatika, JGP. Pemerintah pun menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum atas kasus tersebut.

Dia menegaskan, penetapan tersangka terhadap JGP tidak berkaitan dengan politik. "Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, tidak perlu banyak berspekulasi," katanya, menegaskan.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Menkominfo Tersangka Kasus BTS BAKTI​

Menkominfo JGP terseret kasus korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

"Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795," kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Senin (15/5/2023).

Yusuf mengatakan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan hasil audit penggunaan dana BAKTI Kominfo. Selain itu, BPKP juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan observasi fisik aset-aset milik BAKTI Kominfo.