Presiden Jokowi membuka peluang melakukan reshuffle atau mencopot menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai NasDem. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul NasDem yang tak diundang dalam pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ya bisa saja (reshuffle menteri dari NasDem)," kata Jokowi kepada wartawan di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Kendati begitu, dia tak menyebut kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Saat ini, ada tiga menteri Partai NasDem yang duduk di kabinet yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi sendiri menyebut hubungan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh biasa saja. Namun, dia belum berencana bertemu Surya Paloh dalam waktu dekat.

"Belum ada (rencana)," ucap Jokowi.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai idealnya NasDem tak lagi di pemerintahan. Dengan begitu, NasDem bisa lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan para pemilih Anies.

Menurut Arifki, pemilih Anies sejatinya masih bingung dengan Nasdem karena dinilai masih bermain dua kaki dengan pemerintah Jokowi walau secara narasi berbeda. Makanya, kata Arifki, skema ini merugikan Nasdem kalau lama memutuskan.

"Kalau soal mundur dan tidaknya, ini berbeda. Kalau dipecat, maka NasDem lebih gampang mengglorifikasi ke publik, tapi kalau dia mundur, maka akan diartikan meninggalkan Jokowi dan lebih memilih Anies dan ini akan merugikan NasDem secara elektoral. Jadi kalau tidak dipikirkan dengan baik, maka akan berdampak," kata Arifki kepada Liputan6.com, Selasa (16/5/2023).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Jokowi tidak berani memberhentikan Menteri NasDem secara langsung.

"Tapi ngambil menterinya dengan orang lain, pakai Kejaksaan, KPK, atau pakai institusi yang biar kelihatan Jokowi banget. Kalau Jokowi yang reshuffle kan kelihatan kasar, tapi kalau misalnya menterinya diambil karena kasus hukum kan, bukan salah Jokowi, intensitas arahnya seperti itu mungkin saja," kata Pangi.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, jika NasDem memutuskan berhenti atau mundur di tengah jalan, justru akan merugikan secara politik karena dituduh sebagai partai yang tidak komit.

Ia percaya NasDem berharap menterinya bisa direshufle karena dengan direshufle ini menjadi momentum, jadi triger buat NasDem bangkit sebagai parpol yang 'dizalimi'.

"Biasanya kesan politik dizalimi laku sebagai jualan politik, jadi sekalipun NasDem tak dianggap di kabinet, sulit bagi saya membayangkan NasDem mundur. Tapi satu sisi lain NasDem itu sebenarnya sangat berharap menterinya direshufle karena akan menjadi titik balik yang akan meningkatkan semangat perjuangan NasDem ke depan," ucap Adi.