Jakarta, tvOnenews.com - Pendaftaran caleg Partai politik ke KPU Pusat Jakarta disambut meriah dan antusias para bacaleg Partai.

Mereka ramai-ramai mendatangi KPU Pusat dengan berbagai atribut menarik khas partai pengusung.

Namun, di tengah euforia pendaftaran caleg, KPU mendapat kritikan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024.

Setelah keterwakilan perempuan diizinkan di bawah 30 persen, kini KPU memastikan Pileg kali ini keterwakilan perempuan wajib memenuhi kuota 30 persen.

Pengamat Politik Adi prayitno mengatakan setiap partai politik yang mendaftar  sudah pasti mencari cara bagaimana memenangkan pertarungan.

“Jadi caleg yang diusung itu harus dipastikan adalah mereka yang memiliki mesin politik untuk mendongkrak perolehan dan pendapatan elektabilitas setiap caleg. Jadi di situlah kemudian sebenarnya partai nggak terlalu peduli mau pemuda, mau kalangan kolonial, mau tua, mau perempuan, mau laki-laki nggak penting,” tutur Adi.

“Percuma taruh perempuan affirmative action 40 persen, 50 persen, bahkan 100 tapi kalau tidak menjamin kemenangan,” tambahnya.

Namun, Adi juga mengatakan bahwa Undang-Undang mengamanahkan Undang-Undang 2017, Undang-Undang Pemilu Pasal 245 jelas bahwa setiap partai politik wajib hukumnya menyertakan 30 persen perempuan.

“Bagi saya kalau tidak ada klausul tentang affirmative action ini saya kira partai politik juga tidak akan terlampau peduli dengan perempuan. Karena in the end of the day, partai itu melihat rhesus perempuan ini dalam banyak hal seringkali banyak barriernya ketimbang insentif,” kata Adi.

Masih patriarkalnya budaya Indonesia menurut Adi menjadi penyebab mengapa sulit bagi Caleg perempuan bisa terpilih.(awy)