Sentimen
Positif (78%)
16 Mei 2023 : 17.37

Bobby Nasution Minta Kontraktor Kembalikan RP21 M karena Proyek Gagal, Ini Komentar Fahri Hamzah – Keuangan News

17 Mei 2023 : 00.37 Views 1

Keuangan News Keuangan News Jenis Media: Nasional

Bobby Nasution Minta Kontraktor Kembalikan RP21 M karena Proyek Gagal, Ini Komentar Fahri Hamzah – Keuangan News

KNews.id- Ramai beredar di sosial media memperbincangkan pernyataan dari Walikota Medan, Bobby Nasution yang meminta kembali uang proyek.

Dirinya meminta pihak kontraktor untuk mengembalikan uang sebesar Rp21 miliar karena menganggap proyeknya gagal.

Yang dimaksud proyek gagal oleh Bobby Nasution tersebut adalah proyek pengerjaan lampu jalan.

Hal tersebut berawal dari kritikan masyarakat setempat, yang menganggap lampu jalan tersebut seperti lampu pocong.

Walikota Medan tersebut akhirnya melakukan tindakan, dengan memerintahkan pihak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

“Proyek lampu jalan yang selama ini disebut lampu pocong oleh masyarakat kami anggap proyek ini total loss atau proyek gagal,” ujarnya melalui akun twitternya.

“Untuk itu, saya meminta kontraktor mengembalikan uang Rp 21 miliar yang sudah dipakai untuk mengerjakan proyek lampu ini,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat menemukan ketidaksesuaian spesifikasi antara rancangan dan kenyataan di lapangan.

Pernyataannya tersebut mendapatkan respon dari warganet, baik pro maupun kontra terhadap sikapnya itu.

“Lah, desainnya dr siapa?Pengawasannya gimana? Jenis kontraknya apa? Selama proses pengerjaan, pemkot ikut monitor? Ada konsultan? ucap akun @narkosun.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga turut memberikan tanggapannya. Bahkan dirinya mendukung keputusan Bobby Nasution tersebut.

Menurut Fahri Hamzah praktik tersebut sudah sering terjadi di Indonesia, dirinya mendukung untuk penagihan uang proyek itu dikembalikan.

“Modus ini terjadi di seluruh Indonesia. Makasih Bang Wali, kalau penagihan sukses ini akan jadi yurisprudensi untuk membuat kontraktor yang ngawur kapok,” ucapnya.

“Rasanya UU perlu memfasilitasi publik untuk menolak bangunan yang rasanya tidak sesuai aspirasi di kota-kota dan daerah,” imbuhnya.

“Banyak bangunan dan fasilitas aneh-aneh: JPU jadi tempat iklan, taman gak jelas, lampu gak jelas, dll. Publik nolak lalu pemda gak usah bayar gak sesuai spec. Hemat!” tegasnya. (RZ/KL)

Sentimen: positif (78%)