MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Yusuf Tambunan mengaku kaget dan bingung atas pemberhentian dirinya dari Anggota Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara. Pasalnya, hingga saat ini dirinya sama sekali belum ada diberitahu, baik secara lisan maupun melalui tulisan (surat) terkait pencopotan dirinya tersebut.

“Katanya partai terbuka, partai modern, partai cerdas. Tapi, kenyataanya berbalik 180 derajat. Memberhentikan dan mencopot kader dari kepengurusan kok seperti tak ada etikanya,” kata Yusuf Tambunan kepada wartawan di Medan, Senin (15/5).

Menurutnya, memberhentikan dan mencopot kader dari pengurus itu merupakan hak ketua umum. “Akan tetapi konstitusi mengisyaratkan pemberhentian kader dari kepengurusan juga tidak boleh serampangan. Jadi tidak boleh didasari suka atau tidak suka,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, kalau seorang pengurus melakukan pelanggaran, sebagai partai modern dan terbuka, etikanya harus melakukan klarifikasi dan atau diberikan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukannya. “Tidak bisa serta merta dikeluarkan begitu saja, itu tedensius sifatnya,” ketusnya.

“Partai Demokrat inikan partai publik, bukan partai milik orang per orang. Jadi punya tata aturan yang benar berorganisasi, tidak boleh dong memberhentikan atau mencopot kader dari pengurus berdasarkan asumsi dan laporan sepihak,” imbuhnya.

Yusuf pun mengaku, dirinya akan melayang protes ke DPP Partai Demokrat atas pemberhentian dirinya ini. “Baik secara tertulis maupun secara langsung, saya akan sampaikan protes ke DPP,” tegasnya.

Selain belum menerima surat pencopotan dirinya secara fisik, Yusuf Tambunan yang merupakan salah satu deklarator Partai Demokrat di Sumatera Utara ini, mengaku tidak mengetahui kesalahan apa yang dilakukannya, sehingga diberhentikan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sumut. Namun diakuinya, selama ini dia sering memberikan masukan dan kritikan atas pola kepemimpinan dan menegemen partai. “Bila tidak nyaman atas masukan dan kritikan yang saya lontarkan, pimpinan partai bisa berkomunikasi dengan Ketua Wantimda (Dewan Pertimbangan Daerah) Sumut, di mana saya adalah anggota di Wantimda. Bila ada sesuatu yang salah dalam pandangan partai, bisa duduk bereng,” sebutnya.

Yusuf juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya ada memberikan tanggapan dan saran yang meminta Gubsu Edy Rahmayadi membatalkan proyek infrastruktur dengan anggaran multiyears senilai Rp2,7 triliun yang sudah menjadi perbincangan hangat di Sumatera Utara. Dia menilai, proyek rancang bangun multiyears itu tidak terdapat di APBD 2022-2023 dan tidak memiliki payung hukum. “Dan terdengar oleh kita rumor kalau di belakang broker ada diduga kader Partai Demokrat. Hal ini kita ingatkan agar jangan sampai akibat ulah oknum tersebut, Partai Demokrat terseret dalam permainan yang bisa mengarah merugikan partai di tahun Politik 2024. Dan kita juga tidak mau Gubernur Sumut berulang tersentuh hukum, itu maksud kita,” bebernya lagi.

Dan belakangan, lanjut Yusuf, ini sudah mulai terkuak dan sudah mulai masuk ke ranah hukum. “Itu alasan kita sebagai kader dan Anggota Wantimda yang selalu memberi masukan dan kritikan serta statmen, malah dituding merugikan partai. Di mana salahnya? Padahal kita tahu, Demokrat itu partai terbuka dan milik publik. Boleh juga kan memberikan masukan, saran dan pendapat? Akan tetapi nampaknya Ketua Demokrat Sumut tidak siap diberikan masukan, saran, dan pendapat sehingga mungkin gerah,” ujarnya.

Dia pun meyakini, pencopotan dirinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan diusulkan ke DPP tanpa berkonsultasi dengan Ketua Wantimda Sumut. “Nama saya dikeluarkan dari kepengurusan sebagai Anggota Wantimda ke DPP. Tapi saya berkeyakinan, Ketum dan Sekjen tdk tahu-menahu secara utuh perihal pencopotan saya. Sebab memang DPD Demokrat Sumut sedang melakukan revisi terhadap beberapa unsur pengurus DPD karena ada yang masuk di kepengurusan DPC, ada yang meninggal dunia, dan pindah partai,” jelasnya.

Dia pun menilai, Partai Demokrat Sumut saat ini tidak dikelola secara profesional, akuntable, modern, serta menjadi panutan untuk banyak orang. “Dan bila model kepemimpinan ini terus dipertontonkan, kita khawatir Demokrat Sumut di Pemilu 2024 tidak menoreh suara sesuai yang ditargetkan,” pungkasnya. (adz)