Dalam perayaan ultah PDI-P ke -50 tahun lalu, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengklaim dirinya “cantik”, “kharismatik”, dan “pintar”. Klaim ini akan diuji dalam pilpres mendatang. Tapi telah muncul indikasi yang akan membantah klaim itu.

Pencapresan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, yang disangka Mega akan mnjdi magnet bagi parpol2 lain untuk bergabung Dengan PDI-P membentuk koalisi besar ternyata jauh panggang dari api.

Sejauh ini hanya PPP yang telah yang bersedia bergabung Dengan PDI-P membentuk koalisi. Namun, parpol ini adalah cek kosong. Mayoritas konstituennya merupakan simpatisan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Gerindra, PKB, dan Golkar telah menyatakan akan membentuk koalisi tersendiri Dengan Prabowo Subianto sebagai bacapres. Bakal cawapresnya kemungkinan besar adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar memberi isayaarat tak keberatan bila Airlangga mendampingi Prabowo.

PAN memang blm menetapkan pilihan Dengan kubu mana ia akan bergabung. Namun, sebagaim PPP, PAN juga cek kosong, sehingga ke kubu mana pun ia bergabung, hal itu tak akan memberi insentif elektoral yang signifikan bagi pasangan yang didukungnya.

Sangat mungkin PAN akan bergabung Dengan koalisi yang dibangun Gerindra, Golkar, dan PKB, karena lebih menjanjikan kemenangan ketimbang koalisi PDI-P-PPP.

Fenomena ini menunjukkan Ganjar Pranowo tak laku dijual. Penyebabnya, pertama, menurut hasil survey CSIS, Anies Dengan pasangannya akan memenangkan pilpres Dengan siapa pun yang dihadapi.

Kedua, Ganjar adalah gubernur nirprestasi dan nirintegritas. Di bawah kepemimpinannya selama 9 tahun, Jateng hadir sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

Ketiga, kasus kekerasan di Desa Wadas dan Pegunungan Kendeng — keduanya di Jateng — memperlihatkan sikap Ganjar yang tidak pro-rakyat. Ia lebih berpihak pada oligarki ketimbang wong cilik. Di Wadas ia mengirim aparat bersenjata lengkap untuk mengintimidasi warga desa yang ogah menjual lahannya untuk dijadikan tambang batu andesit.

Memang tambang ini berpotensi merusak lingkungan sehingga mengancam mata pencaharian desa itu sebagai petani. Itu sebabnya, UU melarang lahan warga dijadikan daerah tambang. Berdasarkan alasan yang sama, yakni kerusakan lingkungan, warga Pegunungan Kendeng menentang pembangunan pabrik semen di daerah mereka. Dalam hal ini, sesungguhnya Ganjar tak mewakili ideologi Soekarnoisme.

Keempat, Ganjar diduga kuat terlibat kasus megakorupai e-KTAPI. Ia menerima tak kurang dari 520 ribu dollar AS. Hal itu diungkap Muhammad Nazaruddin, Bendahara Partai Demokrat, di pengadilan. Dihentikannya proses hukum terhadap Ganjar mungkin sekali terkait Dengan posisinya sebagai elite PDI-P.

Kelima, elektabilitasnya sempat turun menyusul penentangannya terhadap kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia, trmasuk Jateng.

Keenam, Ganjar diserang netizen terkait pengakuannya bahwa ia menyukai film porno ketika menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier. Sikap Ganjar ini menunjukkan ia tidak peka pada sentimen publik di tanah air.

Mungkin ia menganggap sikap jujurnya itu akan mndapat simpati masayaarakat. Tapi ia lupa bahwa kasusnya merupakan pelanggaran etika dan norma masyarakat. Hal ini wajar. Di Inggris yang sekuler pun publiknya tak bisa menerima anggota parlemennya menonton film bokep, apalagi di tanah air di mana ajaran agama masih menjadi pedoman hidup.

Kalau melihat posisi Ganjar yang rentan di mata publik, mengapa tiba-tiba Mega mengusungnya setelah sebelumnya mencampakkannya? Para pengurus teras PDI-P malah menjulukinya sebagai pangeran tik tok karena ia lebih suka bermain di platform medsos ketimbang mengurus rakyat.

Menurut Rocky Gerung, ada sebuah ruang di Istana yang rutin dijadikan tmpt berkumpul para oligark, menteri utama, dan lembaga survey, pd setiap pukul 4.20 pagi. Dari sini mereka membuat fabrikasi (pemalsuan) ttng keunggulan Ganjar demi menekan Mega agar segera mengusungnya sebagai capres. Mereka mengabaikan DPP PDI-P Puan Maharani yang sudah lama dipersiapkan Mega untuk menjadi RI 1 sehingga dapat menjaga keutuhan PDI-P dan melanjutkan trah Soekarno.

Karena PDI-P butuh dukungan oligarki — dan mungkin juga tertipu oleh fabrikasi di Istana — Mega terpaksa mengusung Ganjar. Lalu, mengapa parpol-parpol lain di luar KPP (Nasdem, Demokrat, PKS) tak juga ikut bergabung Dengan PDI-P untuk mengusung Ganjar? Bukankah itu berarti oligarki dan Jokowi tidak menghendakinya?

Alasannya, mungkin karena elektabilitas Prabowo telah jauh meninggalkan Ganjar setelah hasill survey yang tak dipublikasikan menunjukkan sesungguhnya elektabilitas Ganjar tidak seperti yang dilaporkan selama ini. Menurut hasil survey Litbang Kompas terkini, pendukung Ganjar hanya terkonsentrasi di Jateng dan Jatim.

Kedua, Ganjar telah berada di luar lingkaran pengaruh Jokowi setelah dirampas PDI-P. Dengan demikian, Ganjar akan lebih patuh pada Mega ketimbang Jokowi. Ketiga, terkait point kedua, Ganjar tak dapat diandalkan untuk mengamankan Jokowi dan keluarganya, meneruskan legacy dan kebijakannya pasca lengser.

Keempat, selain punya peluang menang cukup besar, oligarki lebih percaya pada Prabowo, seorang pebisnis, untuk menjaga kelangsungan status quo. Toh, Prabowo adalah menteri Jokowi sehingga mestinya ikut bertanggung jawwab terhadap pemerintahan yang ditinggalkan pemimpinnya itu.

Terkait sikap Jokowi yang lebih condong pada Prabowo terlihat dari manuver Ketum PKB dan Ketum Golkar yang menjumpai Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat.

Tidak mungkin mereka melakukan ini tanpa dorongan Jokowi. Pertemuan Cak Imin dan Airlangga Dengan SBY mungkin saja diniatkan untuk membujuk Demokrat berkoalisi Dengan mereka atau tawaran lain terkait pilpres.

Khusus menyangkut Golkar, pertemuan Airlangga Dengan SBY bisa jadi merupakan tawaran Airlangga bergabung Dengan KPP Dengan syarat ia menjadi bakal cawapres bagi Anies. Namun, nampaknya usaha Cak Imiin dan Airlangga gagal.

Sementara, nampak Jokowi kini bersikap realistis bahwa Anies tak bisa disingkirkan dari arena pilpres setelah muncul warning dari Pangdam Siliwangi Kunto Arief Wibowo yang akan mengambil tindakan sesuai konstitusi bila pilpres tidak jujur dan adil sehingga keamanan negara terganggu.

Sikap realistis Jokowi itu terlihat mencolok ketika Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bebrapa hari lalu mengadakan pertemuan Dengan Ketum Nasdem Surya Paloh untuk menawarkan bakal cawapres bagi Anies.

Menyikapi hal ini, Anies menyatakan bacawapres yang ditawarkan Luhut pasti tidak penting karena, kalau penting, pasti Paloh telah menyampaikan kepadanya. Dus, kita bisa yakin bahwa akan ada tiga pasang bakal capres-cawapres yang akan bersaing tahun depan.

Pertama, Anies Dengan pasangannya. Kedua, Prabowo Dengan pasangannya yang diusung Gerindra, Golkar, dan PKB (bs jd PAN ikut bergabung). Ketiga, Ganjar Dengan pasangannya yang diusung PDI-P dan PPP (bs jd PAN ikut di dalamnya).

Kalau tiga konstelasi koalisi ini tidak berubah, bisa jadi Ganjar Dengan pasangannya akan tersingkirkan bahkan di putaran pertama. Mengandalkan suara PDI-P saja tidak cukup. Terlebih, kemungkinan oligarki tak memberi logistik kepada PDI-P untuk keperluan kampanye dan money politics sehingga mengganggu performanya.

Kl prediksi saya tidak meleset, PDI-P dan trah Soekarno akan tinggal sejarah. Malah, mungkin saja begitu Ganjar dinyatakan kalah, PDI-P langsung pecah. Toh, sejak awal telah ada paling tidak dua kubu di internal PDI-P: pendukung Puan dan pendukung Ganjar. Klaim Mega sebagai pemimpin “kharismatik” dan “pintar” akan terbukti sebaliknya. Hal ini akan membuat wibawanya merosot ke titik nadir.

Dalam posisi tidak solid, PDI-P akan menjadi parpol oposisi. Mungkin saja pemenang pilpres 2024 — saya yakin Anies akan keluar sebagai pemenang — akan berkuasa dua periode, yaitu hingga 2034. Saat itu, mungkin Mega sudah tidak ada.

Sementara Puan tidak punya kapasitas intelektual dan leadership untuk memimpin partai yang mungkin telah keropos. Dengan demikian, PDI-P sebagai partai terbesar akan pudar bersama Mega yang “cantik”, “kharismatik”, dan “pintar”.

Tangsel, 11 Mei 2023

Oleh: Smith Alhadar

Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.